Ketika kekerasan yang terus meningkat di Haiti membuat layanan kesehatan tidak terjangkau bagi sebagian besar orang, para ibu Haiti mencari perawatan di rumah sakit di negara tetangganya, Republik Dominika, meskipun kebijakan pemerintah di sana meningkatkan deportasi.
Kedua negara ini berbagi kepulauan Hispaniola di Karibia, tetapi dipisahkan oleh perbatasan yang sangat ketat, ketegangan yang sudah berlangsung lama, dan kesenjangan kekayaan yang sangat besar. Anak-anak yang lahir dari orang tua Haiti di Republik Dominika tidak mendapatkan kewarganegaraan.
“Saya melahirkan anak saya di sini,” kata Cineas Lionne dari sebuah rumah sakit di kota timur Punta Cana kepada kantor berita Reuters. “Saya rasa saya tidak akan mendapatkan perawatan yang baik di Haiti karena situasi pemerintahannya - di sana tidak ada pemerintahan.”
PBB pada Oktober mendapati kurang dari seperempat rumah sakit yang beroperasi di sekitar ibu kota Haiti, Port-au-Prince, sementara rumah sakit-rumah sakit di tempat lain kesulitan mengatasi arus pengungsi yang melarikan diri dari serangan-serangan geng.
Penilaian tersebut dilakukan sebelum terjadinya lonjakan kekerasan pada akhir 2024, di mana geng-geng menembak dan membunuh para jurnalis yang berkumpul di rumah sakit umum terbesar di Haiti untuk menghadiri sebuah konferensi pers pemerintah. Konferensi itu dimaksudkan untuk mengumumkan pembukaan kembali rumah sakit yang telah lama ditunggu-tunggu. Rencana-rencana itu telah ditunda.
Kekerasan itu telah memaksa bandara dan pelabuhan di ibukota untuk berulang kali ditutup, menyebabkan rumah sakit-rumah sakit memperingatkan akan kekurangan pasokan seperti darah dan oksigen. Kelompok bantuan Doctors Without Borders menghentikan sementara layanannya tahun lalu karena adanya sejumlah ancaman.
“Para dokter di sini telah memperlakukan saya dengan baik,” kata Beatrice Agustin, yang melahirkan di sebuah rumah sakit bersalin di ibu kota Dominika.
“Di Haiti ada banyak gangster. Kita tidak bisa melahirkan di sana, namun demikian pula jIka berada di sini tanpa surat-surat.” Melahirkan di Republik Dominika sangat rumit, katanya. Para ahli PBB dalam beberapa tahun terakhir telah memperingatkan bahwa para wanita Haiti hamil dan pasca melahirkan yang mencari perawatan medis di Republik Dominika menghadapi intimidasi, penahanan dan deportasi, mengutip penggerebekan di rumah sakit umum dan penangkapan selama pemeriksaan.
Para ahli PBB telah meminta negara-negara tetangga untuk berhenti mendeportasi warga Haiti ke negara asalnya, di mana lebih dari 5 juta orang mengalami kelaparan dan lebih dari 1 juta orang terlantar karena gerombolan bersenjata terus menguasai wilayah. Banyak keluarga berbagi rumah atau tinggal di kamp-kamp darurat.
Republik Dominika telah berjanji untuk mendeportasi hingga 10.000 orang per minggu karena negara ini menghadapi beban migrasi warga Haiti yang melarikan diri dari konflik di negaranya. Negara ini telah mendeportasi 200.000 lebih warga Haiti tahun lalu dan hampir 15.000 orang dalam dua minggu pertama di 2025.
Para politisi Dominika menuduh para migran Haiti telah memicu rasa tidak aman dan mengatakan bahwa negara mereka telah memberi terlalu banyak.
“Infrastruktur kami tidak memiliki kapasitas untuk menerima jumlah orang sebanyak itu,” ujar Senator dan mantan menteri kesehatan Daniel Rivera kepada kantor berita Reuters, dengan mengatakan bahwa prioritasnya adalah memperluas layanan kesehatan bagi warga Dominika.
Para dokter setempat mengatakan bahwa banyak wanita Haiti yang takut untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan cenderung datang pada larut malam atau saat mereka akan melahirkan, karena adanya risiko deportasi.
Direktur layanan kesehatan nasional Martin Ortiz mengatakan bahwa petugas migrasi tidak diizinkan masuk untuk melakukan penangkapan di dalam rumah sakit.
“Misi kami adalah memberikan perawatan,” katanya.“Perawatan yang sama diberikan secara merata.” [my/ab]
Forum