Pasangan nomor urut 2, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh PDI Perjuangan, sudah hampir dipastikan kembali memimpin Kota Surabaya untuk lima tahun mendatang.
Calon Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang biasa disapa Risma mengatakan, raihan suara 86 persen sesuai hitung cepat dan hitung manual bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan amanah dan tanggungjawab besar untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
“Bahwa ini bukan persoalan menang atau kalah, tapi adalah amanah itu harus bisa dijalankan untuk membangun warga. Jadi kita juga tidak jumawa, kita juga gak sombong, karena bagi kita ini justru persiapan untuk kerja lebih berat lagi,” ujar Risma.
Meski belum ada laporan indikasi kecurangan selama proses pemilihan, Risma justru menyesalkan masih adanya kampanye hitam yang ditujukan pada dirinya selama masa kampanye. Menurutnya kampanye lebih baik beradu program, dibandingkan menampilkan hal-hal negatif dan tidak benar antara pasangan calon yang bertarung.
Risma menambahkan, “Saya juga agak sedih karena black campaign-nya kencang sekali kemarin, iya sedih sekali saya sampai rasanya gak ada harganya, contohnya nanti gak usah nyoblos nanti itu PDIP yang jadi Walikota. Habis itu, gak usah nyoblos suaranya itu pasti menang. Terus kemudian yang ketiga, PKL-PKL kalau menang bu Risma nanti semua digusur, sekolah swasta ditutup, bahkan ada yang lebih kejam lagi, antara sekolah Islam sama Kristen mau digabung, berat sekali kemarin black campaign-nya itu.”
Calon Wakil Walikota Surabaya nomor urut 2, Whisnu Sakti Buana menyiapkan sekitar 10.000 saksi dan relawan, untuk mengawal dan memastikan tidak ada kecurangan maupun manipulasi suara pemilih di tingkat Kelurahan hingga KPU Kota Surabaya.
"Kita sudah siapkan hampir 10.000 saksi dan relawan yang akan mengawal seluruh proses penghitungan, sementara kita siapkan betul saksi-saksi baik di timgkat Kelurahan maupun Kecamatan yang akan mengawal tabulasi di setiap-setiap Kelurahan sampai Kecamatan dan sampai tingkat Kota nantinya,” tutur Wishnu.
Ketua Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Saifuddin Zuhri mengatakan, penghitungan manual menggunakan formulir C-1 menjadi kunci mengantisipasi adanya kecurangan pasca pemilihan, selain hitung cepat dari beberapa lembaga survei.
"Itu untuk mengantisipasi ada sebuah perubahan yang ketika nanti dalam pergeseran waktu itu adalah sangat penting, percepatan, melakukan pendataan berdasarkan form C-1 ynag sudah ditandatangani oleh KPPS masing-masing, sehingga kami yakin hasil dari real count kita tidak akan beda dengan yang dihasilkan oleh KPU,” papar Saifuddin.
