Ada yang berbeda dalam unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di depan istana kepresidenan di Jakarta, Selasa (1/5). Setelah berunjuk rasa, ribuan buruh mendeklarasikan dukungan bagi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun depan.
Ribuan buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan dukungan di Istora Senayan, Jakarta, yang juga dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menerima dukungan tersebut dan sekaligus menandatangani kontrak politik dengan para buruh yang berisi sepuluh tuntutan. Antara lain menaikkan upah minimum sebesar 30 persen, menghapus penangguhan kebijakan upah minimum, mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, dan menghapus sistem kerja outsourcing terutama dalam tubuh BUMN.
Prabowo menegaskan kalau memang sebagian besar rakyat menghendaki dirinya menjadi presiden untuk periode 2019-2024, ia menyatakan siap maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2019.
"Saya memutuskan kepada diri saya sendiri, bahwa apabila rakyat saya masih membutuhkan saya, apabila rakyat saya masih ingin memakai tenaga, jiwa, dan raganya Prabowo Subianto, maka saya siap melaksanakan tugas," kata Prabowo.
Ketua Umum KSPI Said Iqbal, menyatakan dalam rapat kerja nasional KSPI pada 28-29 April 2018 yang dihadiri oleh perwakilan dari 30 provinsi dan perwakilan dari 200 kabupaten/kota, 98 persen dari 5,7 juta orang sepakat mendukung Prabowo.
"(Sedikitnya) 54,1 juta suara buruh formal, kalau dengan keluarga kan luar biasa suaranya nanti, mendekati 80 juta. Buruh ada warga negara, setiap warga negara berhak menentukan sikap politik. Serikat buruh adalah alat perjuangan kaum buruh, dia menempatkan perjuangan sosial apa yang kita sebut tritura plus, sosial politik karena keputusan politik terutama PP No.78," kata Said Iqbal.
"'Kan Presiden Joko Widodo yang membuat upah menjadi murah, membuat daya beli kita menurun. Akibatnya pertumbuhan ekonomi stagnan di lima persen karena konsumsi menurun. Kemudian Perpers No. 20, presiden. Oleh karena itu kami tidak sembarangan memilih presiden. Kami memutuskan Prabowo Subianto," imbuhnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Fritz Edward Siregar, menilai tidak ada yang salah dalam acara deklarasi dukungan terhadap Prabowo. Menurutnya dukungan kaum buruh pada mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu, merupakan wujud kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia.
Fritz Edward Siregar menekankan, pelanggaran terhadap aturan pemilihan umum baru terjadi kalau dalam proses deklarasi dukungan atas Prabowo itu terlihat nama, logo, dan nomor partai yang bersangkutan.
"Apabila simbol, nomor, nama, dan angka tidak muncul dalam proses pemberian pendapat yang dilakukan pada hari ini, kami menganggap itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang harus kita lindungi bersama-sama," jelas Frits Edward Siregar. [fw/em].
