BANGKOK —
Dari 43 juta pemilih yang berhak di Thailand, 20 juta, atau sekitar 47 persen, memberikan suara mereka. Demikian menurut hasil tidak resmi.
Angka itu sebanding dengan 75 persen jumlah pemilih tahun 2011, pemilu terakhir di Thailand yang dilanda kekacauan politik berkelangsungan.
Pemerintah Thailand mengatakan boikot oposisi dan demonstran anti-pemerintah umumnya disalahkan atas jumlah pemilih yang lebih rendah.
Menutup persimpangan utama Bangkok selama berbulan-bulan, demonstran berkampanye menentang pemilu, membuat beberapa kandidat batal mencalonkan diri, dan memblokir tempat-tempat resmi pemungutan suara, pengiriman surat suara, dan bahkan pemilih di bagian-bagian negara itu.
Somchai Jitsuchon pada Thailand Development Research Institute memperkirakan, sekitar setengah dari mereka yang tidak memilih adalah oposisi pendukung Partai Demokrat. Tetapi, menurutnya, ada banyak alasan mengapa orang tidak memilih.
"Ada orang yang muak dengan pemerintah. Ada yang muak dengan seluruh sistem. Dan, ada yang mungkin ingin memilih Pheu Thai tetapi dihambat. Dan, juga mungkin ada orang yang berpendapat pemilu ini pada akhirnya akan menjadi tidak sah. Jadi, mereka tidak merasa harus pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih karena, toh, hasilnya tidak akan dihitung,” kata Somchai Jitsuchon
Komisi Pemilihan Thailand mengatakan sekitar tiga juta warga Thailand tidak memilih satu pun kandidat, yang dikenal sebagai "tidak memilih."
Somchai mengatakan, meski jumlah pemilih harus ditafsirkan dengan hati-hati, indikasi awal menunjukkan partai Pheu Thai, yang sedang bermasalah, juga kehilangan dukungan pemilih yang signifikan.
"Tetapi dari sebagian perkiraan, umumnya orang percaya, partai Pheu Thai kali ini akan kurang mendapat suara dibandingkan pada pemilu sebelumnya, mungkin beberapa juta. Jadi, itu akan mempengaruhi legitimasi mereka dalam hal pembentukan pemerintah,” lanjut Somchai Jitsuchon.
Somchai mencatat, legitimasi pemerintahan baru juga akan dipengaruhi oleh ketiadaan oposisi Partai Demokrat.
Sementara penghitungan suara dari tempat-tempat pemungutan suara hari Minggu lalu berlanjut, berbagai tuntutan hukum terkait pemilu itu sedang diajukan di pengadilan. Hasil akhir pemilu tersebut diperkirakan baru akan ada beberapa bulan lagi.
Angka itu sebanding dengan 75 persen jumlah pemilih tahun 2011, pemilu terakhir di Thailand yang dilanda kekacauan politik berkelangsungan.
Pemerintah Thailand mengatakan boikot oposisi dan demonstran anti-pemerintah umumnya disalahkan atas jumlah pemilih yang lebih rendah.
Menutup persimpangan utama Bangkok selama berbulan-bulan, demonstran berkampanye menentang pemilu, membuat beberapa kandidat batal mencalonkan diri, dan memblokir tempat-tempat resmi pemungutan suara, pengiriman surat suara, dan bahkan pemilih di bagian-bagian negara itu.
Somchai Jitsuchon pada Thailand Development Research Institute memperkirakan, sekitar setengah dari mereka yang tidak memilih adalah oposisi pendukung Partai Demokrat. Tetapi, menurutnya, ada banyak alasan mengapa orang tidak memilih.
"Ada orang yang muak dengan pemerintah. Ada yang muak dengan seluruh sistem. Dan, ada yang mungkin ingin memilih Pheu Thai tetapi dihambat. Dan, juga mungkin ada orang yang berpendapat pemilu ini pada akhirnya akan menjadi tidak sah. Jadi, mereka tidak merasa harus pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih karena, toh, hasilnya tidak akan dihitung,” kata Somchai Jitsuchon
Komisi Pemilihan Thailand mengatakan sekitar tiga juta warga Thailand tidak memilih satu pun kandidat, yang dikenal sebagai "tidak memilih."
Somchai mengatakan, meski jumlah pemilih harus ditafsirkan dengan hati-hati, indikasi awal menunjukkan partai Pheu Thai, yang sedang bermasalah, juga kehilangan dukungan pemilih yang signifikan.
"Tetapi dari sebagian perkiraan, umumnya orang percaya, partai Pheu Thai kali ini akan kurang mendapat suara dibandingkan pada pemilu sebelumnya, mungkin beberapa juta. Jadi, itu akan mempengaruhi legitimasi mereka dalam hal pembentukan pemerintah,” lanjut Somchai Jitsuchon.
Somchai mencatat, legitimasi pemerintahan baru juga akan dipengaruhi oleh ketiadaan oposisi Partai Demokrat.
Sementara penghitungan suara dari tempat-tempat pemungutan suara hari Minggu lalu berlanjut, berbagai tuntutan hukum terkait pemilu itu sedang diajukan di pengadilan. Hasil akhir pemilu tersebut diperkirakan baru akan ada beberapa bulan lagi.
