Rencana China untuk membangun stasiun pemantauan lingkungan di sebuah beting kecil yang diklaim sebagai wilayah Filipina akan mengikis kepercayaan rapuh antara kedua negara. Ini juga membuat Presiden Filipina, yang menginginkan bantuan ekonomi dari China, berada pada posisi sulit.
Laporan media China mengutip Walikota Kota Sansha yang mengatakan pekan lalu bahwa pemerintahnya tahun ini akan memulai persiapan untuk membangun sebuah stasiun pemantauan lingkungan di beting Scarborough yang terletak 230 kilometer dari Pulau Luzon.
Kalau rencana China tersebut dilaksanakan, hal itu akan mengancam kepercayaan yang telah terjalin dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte setelah ketegangan dari tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2016.
Duterte berkunjung ke Beijing bulan Oktober dan berjanji tidak akan mempersoalkan klaim atas Scarborough dan menerima komitmen bantuan dan investasi sebesar 24 miliar dolar dari China.
Duterte yang mencari lebih banyak investasi asing, mengatakan Selasa bahwa ia "tidak bisa menghentikan China" di Beting Scarborough. "Kita semua akan kehilangan militer dan polisi kita besok, dan kita adalah bangsa yang hancur," katanya, mengacu pada militer Filipina yang relatif lemah.
Wakil Perdana Menteri China, Wang Yang mengatakan dalam kunjungan ke Filipina pekan ini, pemerintahnya akan terbuka untuk membantu proyek bernilai 4, 34 miliar dolar, yang akan menghubungkan kota- kota di pulau Filipina selatan yang ketinggalan dari bagian-bagian lain negara itu dalam pembangunan ekonomi.
Beting Scarborough adalah lokasi terjadinya konfrontasi tahun 2012 antara kapal-kapal China dan Filipina, dan merupakan bagian dari klaim Beijing atas sekitar 95 persen dari Laut China Selatan yang kaya sumber daya. Perahu- perahu nelayan dari Pulau Luzon sering datang ke beting itu, yang meliputi perairan seluas 158 kilometer persegi.
China mengklaim kekuasaan atas lautan seluas 3,5 juta kilometer persegi termasuk perairan yang juga diklaim sebagai wilayah Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. China membuat negara-negara lain marah karena melakukan reklamasi tanah, sebagian untuk instalasi militer, sejak negara itu mulai berkembang dengan cepat pada tahun 2010.
"Tampaknya timbul tekanan di kalangan para pengecam Duterte di Filipina agar ia memberikan tanggapan yang lebih keras terhadap China," kata Carl Baker, direktur program think tank Forum CSIS Pacific di Honolulu. [sp/ds]
