Wartawati Gao Yu, usia 70 tahun, hari Jumat diadili di Beijing. China menuduhnya membocorkan rahasia negara. Pengadilan terhadapnya digelar pada hari yang sama pengadilan China menolak pengajuan banding pengacara dan akademisi Ilham Tohti yang dihukum September lalu atas tuduhan separatisme. Kedua sidang pengadilan itu dilakukan setelah pemerintah pusat China menyatakan memperkuat supremasi hukum merupakan prioritas dalam agendanya untuk reformasi.
Pengadilan Tinggi Xinjiang menggelar sidang banding Tohti di pusat penahanan Urumqi, bukan bagian prosedur peradilan yang biasa diadakan di China. Sidang itu juga dijadwalkan dengan pemberitahuan singkat sehingga tak satu pun pengacara Tohti bisa datang.
Ketika ditanya apakah sidang hari Jumat di Xinjiang itu mencerminkan perbaikan dalam aturan hukum dan sistem peradilan di China, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengatakan penanganan kasus ini adalah bagian dari kemajuan China dalam aturan hukum.
Mengelola negara berdasar hukum adalah tema resmi pleno Partai Komunis tahun ini, di mana China memberi otonomi yang lebih besar kepada pengadilan-pengadilan lokal. Pejabat-pejabat China kini juga harus bersumpah setia kepada konstitusi China. William Nee adalah peneliti China pada Amnesty International.
"Menurut saya, ada cara-cara dimana pemerintah menunjukkan bahwa negara ini ingin memperbaiki sistem peradilan dan membuatnya lebih adil," kata William Nee.
Tetapi penanganan kasus Gao dan Tohti menimbulkan pertanyaan tentang reformasi yang dijanjikan terhadap sistem peradilan China. Gao ditahan secara rahasia pada 24 April dan secara resmi ditangkap pada 30 Mei. Televisi pemerintah China CCTV kemudian menyiarkan pengakuan Gao, yang menurut kakaknya pekan ini dibuat dibawah paksaan.
Pendukung Tohti, yang memprotes penahanannya atas tuduhan separatisme, mengatakan bahwa ia hanyalah advokat hak Uighur dan rekonsiliasi antara etnis Han dan etnis minoritas Uighur. Nee mengatakan, sementara China melakukan reformasi yang diperlukan untuk peradilannya, tidak semua orang menikmati manfaat reformasi tersebut.
Hukuman seumur hidup bagi Tohti adalah paling berat yang dijatuhkan dalam 10 tahun atas pidato politik yang dilarang.
