Pemimpin sementara Kirgistan mengatakan, sebuah referendum telah menyetujui rancangan UUD yang akan memungkinkan negara itu membentuk pemerintahan yang sah setelah terjadinya kerusuhan selama beberapa bulan.
Hanya beberapa jam setelah TPS-TPS tutup, Presiden sementara Roza Otunbayeva mengatakan, referendum itu berlangsung dengan sukses. Katanya hampir 70 persen penduduk yang berhak telah memberikan suara untuk mengurangi kekuasaan presiden dan memberi kekuasaan lebih besar kepada DPR hasil pemilihan umum.
Kata Otunbayeva, referendum itu telah membuka jalan bagi pembentukan sebuah pemerintahan yang didukung rakyat.
Pemerintah sementara mengadakan referendum meski ada peringatan dari kelompok Human Rights Watch yang berkantor pusat di New York bahwa TPS-TPS dapat memicu kekerasan lebih lanjut antara entik Kyrgyz dan Uzbeks di bagian Selatan negara itu.
Polisi dan tentara berpatroli di TPS-TPS untuk mencegah terjadinya kembali bentrokan.
