Rancangan resolusi Majelis Umum PBB menyerukan penghentian permusuhan di Ukraina dan mencapai perdamaian yang menjamin “kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah” Ukraina. Pemungutan suara untuk rancangan resolusi itu akan dilakukan pada sesi khusus minggu depan.
Majelis Umum diperkirakan akan menyetujui resolusi tersebut pada 23 Februari, sehari sebelum peringatan satu tahun invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.
Rancangan resolusi tersebut meminta PBB dan negara-negara anggota untuk mendukung upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian.
Menurut rancangan itu, Rusia diminta untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina dan segera menarik semua pasukan militernya dari Ukraina.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki bobot politik yang menunjukkan opini dunia.
Resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB, yang akan mengikat secara hukum, bukanlah pilihan karena Rusia memegang salah satu dari lima kursi permanen dengan hak veto.
Majelis Umum telah menyetujui serangkaian resolusi yang menunjukkan dukungan untuk Ukraina dan kritik terhadap aksi militer Rusia.
Beberapa hari setelah invasi Rusia, badan tersebut memberikan suara 141-5 yang meminta gencatan senjata segera dan agar Rusia menarik semua pasukannya. Resolusi lain beberapa minggu kemudian menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan di Ukraina dan meminta akses untuk menyalurkan bantuan.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Rabu (15/2) menggambarkan peluang pemerintah Kyiv untuk mengambil inisiatif di medan perang melawan pasukan Rusia.
Dia mengatakan bahwa setelah negara-negara NATO mengirimkan amunisi ke Ukraina, aliansi militer pimpinan AS itu berniat untuk melatih pasukan Ukraina tentang penggunaannya. “Kami berfokus untuk memastikan bahwa kami menyediakan kemampuan dan bukan hanya platform,” katanya. [lt/ab]
Forum