Petani India, yang memprotes tiga UU baru mengenai pertanian yang mereka katakan mengancam mata pencaharian mereka, akan memulai aksi duduk di dekat parlemen di pusat ibu kota, New Delhi, dalam upaya baru untuk menekan pemerintah agar menyingkirkan UU tersebut.
Dalam protes yang berlangsung lama dan kian besar terhadap pemerintah PM Narendra Modi, puluhan ribu petani telah berkemah di jalan-jalan raya utama yang menuju New Delhi selama lebih dari tujuh bulan.
Sementara musim sidang parlemen di India dimulai pekan ini, sebagian pengunjuk rasa itu berupaya untuk berpawai menuju kawasan pemerintahan utama, tetapi mereka dihentikan oleh polisi hanya beberapa kilometer dari parlemen.
Hari Kamis (22/7), 200 demonstran dijadwalkan berkumpul di Jantar Mantar, sebuah observatorium besar dari era Mughal di tengah New Delhi, yang juga menjadi lokasi protes untuk berbagai tujuan.
“Sepanjang masa sidang parlemen, 200 petani akan ke Jantar Mantar setiap hari untuk menggelar parlemen petani untuk mengingatkan pemerintah tentang tuntutan kami yang telah lama tertunda,” kata Balbir Singh Rajewal, seorang tokoh petani.
Masa sidang monsun parlemen akan berakhir pada awal Agustus. Setelah perundingan panjang, polisi Delhi telah mengizinkan 200 petani berkumpul pada siang hari di Jantar Mantar, tetapi para pengunjuk rasa harus mengikuti panduan terkait virus corona yang dikeluarkan Otoritas Penanggulangan Bencana Delhi, kata sebuah pernyataan pemerintah.
Pada akhir Januari, ribuan petani yang marah bentrok dengan polisi setelah mereka mengemudikan traktor ke penghalang-penghalang keamanan. Seorang demonstran tewas, dan lebih dari 80 polisi cedera di berbagai penjuru kota itu.
Para petani menyatakan UU itu menguntungkan pengusaha ritel swasta besar yang, sebelum UU baru berlaku, tidak diizinkan untuk membeli produk-produk pertanian di luar pasar grosir yang diatur pemerintah.
Pemerintah menyatakan UU yang diberlakukan pada September 2020 itu akan membebaskan para petani dari kewajiban menjual produk mereka hanya di pasar-pasar grosir yang ditetapkan.
Pemerintah berpendapat petani akan mendapat keuntungan jika para pedagang, pengecer dan pengolah makanan besar dapat membeli langsung dari para produsen pertanian. [uh/ab]
