Perundingan untuk mengakhiri kekerasan militan di Pakistan menemui hambatan hanya satu hari setelah pembicaraan dimulai antara pemerintah dan militan Taliban Pakistan.
Hari Jumat, salah satu dari tim beranggotakan tiga juru runding yang ditunjuk Taliban mempertanyakan syarat pemerintah bahwa pembicaraan itu diadakan sesuai konstitusi Pakistan.
Maulana Abdul Aziz mengatakan al-Quran, bukannya konstitusi, adalah satu-satunya dokumen yang harus dihormati.
Ia mengatakan Taliban tidak mengakui konstitusi itu, tetapi Pakistan berkeras perundingan harus dilakukan sesuai konstitusi tersebut. Seharusnya mereka mengatakan perundingan ini berdasarkan al-Quran, barulah bisa dilanjutkan. “Tapi syarat mereka itu akan menunda proses ini,” demikian kata Azis.
Tehreek-e-Taliban, kelompok yang memayungi sejumlah militan Islamis di Pakistan, ingin memberlakukan model hukum syariah di negara itu.
Taliban sendiri tidak mengeluarkan pernyataan langsung tentang negosiasi perdamaian itu.
Menteri Informasi Pakistan Pervaiz Rashid hari Jumat mengatakan pemerintah terus berkomitmen melanjutkan proses perdamaian. Berbagai upaya sebelumnya untuk mengakhiri kekerasan militan lewat perundingan telah gagal.
Michael Kofman, pakar kontra-terorisme Pakistan pada Institute for National Strategic Studies di Washington, yakin perundingan terbaru ini akan berakhir serupa.
“Saya pribadi berpendapat ini tidak akan sukses. Alasannya adalah tidak ada dorongan nyata bagi Taliban Pakistan untuk berunding dengan pemerintah. Secara teknis, mereka saat ini lebih kuat daripada pemerintah Pakistan,”papar Michael Kofman
Kofman juga merasa tidak ada dukungan besar dari militer Pakistan yang berpengaruh, yang juga telah kehilangan banyak korban jiwa dalam perang melawan militan-militan itu.
Selanjutnya Kofman mengatakan perundingan itu juga banyak tergantung pada prospek kekuatan Taliban Afghanistan di negara tetangga Pakistan itu, setelah semua pasukan Amerika dan internasional keluar dariwilayah Afghanistan pada akhir 2014.
Hari Jumat, salah satu dari tim beranggotakan tiga juru runding yang ditunjuk Taliban mempertanyakan syarat pemerintah bahwa pembicaraan itu diadakan sesuai konstitusi Pakistan.
Maulana Abdul Aziz mengatakan al-Quran, bukannya konstitusi, adalah satu-satunya dokumen yang harus dihormati.
Ia mengatakan Taliban tidak mengakui konstitusi itu, tetapi Pakistan berkeras perundingan harus dilakukan sesuai konstitusi tersebut. Seharusnya mereka mengatakan perundingan ini berdasarkan al-Quran, barulah bisa dilanjutkan. “Tapi syarat mereka itu akan menunda proses ini,” demikian kata Azis.
Tehreek-e-Taliban, kelompok yang memayungi sejumlah militan Islamis di Pakistan, ingin memberlakukan model hukum syariah di negara itu.
Taliban sendiri tidak mengeluarkan pernyataan langsung tentang negosiasi perdamaian itu.
Menteri Informasi Pakistan Pervaiz Rashid hari Jumat mengatakan pemerintah terus berkomitmen melanjutkan proses perdamaian. Berbagai upaya sebelumnya untuk mengakhiri kekerasan militan lewat perundingan telah gagal.
Michael Kofman, pakar kontra-terorisme Pakistan pada Institute for National Strategic Studies di Washington, yakin perundingan terbaru ini akan berakhir serupa.
“Saya pribadi berpendapat ini tidak akan sukses. Alasannya adalah tidak ada dorongan nyata bagi Taliban Pakistan untuk berunding dengan pemerintah. Secara teknis, mereka saat ini lebih kuat daripada pemerintah Pakistan,”papar Michael Kofman
Kofman juga merasa tidak ada dukungan besar dari militer Pakistan yang berpengaruh, yang juga telah kehilangan banyak korban jiwa dalam perang melawan militan-militan itu.
Selanjutnya Kofman mengatakan perundingan itu juga banyak tergantung pada prospek kekuatan Taliban Afghanistan di negara tetangga Pakistan itu, setelah semua pasukan Amerika dan internasional keluar dariwilayah Afghanistan pada akhir 2014.
