Presiden Sudan Bentuk Pemerintahan Baru

Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir telah membentuk pemerintahan baru dengan perubahan pada bidang pertahanan, urusan luar negeri dan perminyakan, kata televisi milik pemerintah hari Sabtu (6/6).

Bashir, yang diburu oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) atas dakwaan kejahatan perang, dilantik untuk masa jabatan kelima hari Selasa.

Stasiun TV milik pemerintah melaporkan bahwa Mohamed Zayed akan mengambil alih kementerian perminyakan, Ibrahim Ghandour akan menjadi menteri luar negeri Sudan, dan Letnan Jenderal Mostafa Osman Abeed telah ditunjuk sebagai penjabat menteri pertahanan.

Pada pelantikannya, Bashir, 71 tahun, berjanji untuk memberantas korupsi, memperbaiki ekonomi dan memulihkan hubungan dengan Barat kembali ke apa yang dikatakannya sebagai “keadaan yang alami.”

Dia juga berjanji untuk memulihkan perdamaian di tiga wilayah separatis dimana kelompok-kelompok bersenjata berjuang untuk menggulingkan pemerintahannya, yaitu Nil Biru, Darfur dan Kordofan. Presiden mengulangi kembali tawarannya untuk memberikan amnesti kepada pemberontak militer yang bersedia bergabung dalam perundingan perdamaian.

Bashir telah memimpin Sudan selama 25 tahun. Negara itu tidak hanya dilanda pemberontakan bersenjata, tetapi juga dikenai sanksi-sanksi internasional dan kehilangan keuntungan dari industri minyak ketika Sudan Selatan meraih kemerdekaannya.

ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Bashir, yang didakwa melakukan kejahatan perang dan genosida karena mengerahkan militer dan mendukung milisi-milisi Arab untuk menghentikan pergolakan bersenjata di Darfur pada tahun 2003.

PBB mengatakan pertempuran di wilayah yang miskin itu telah menewaskan
300,000 orang dan membuat lebih dari 2 juta orang mengungsi. Sebagian besar korban adalah warga sipil.