Melalui program Millenium Challenge Corporation (MCC), pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mengucurkan hibah sebanyak 600 Juta Dollar Amerika - setara dengan Rp 5 Trilyun lebih, untuk beragam proyek pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar dana digunakan sesuai sasaran. Hal ini diungkapkan Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna, Selasa.
“Sebagaimana yang Saudara ketahui kita bekerjasama dengan negara-negara sahabat. Dalam kerjasama itu ada paket yang di samping kita syukuri juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya hibah dari Amerika Serikat Millenium Challenge Corporation – MCC Compact Program senilai lebih dari Rp 5 Trilyun. Saya berharap ini betul-betul sesuai dengan sasaran yang membawa manfaat bagi rakyat kita,” ujar Presiden Yudhoyono.
Usai sidang kabinet, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, kepada VOA menjelaskan hibah tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, di Bali, 19 November lalu.
Tiga bidang utama yang menjadi sasaran adalah pembangunan ekonomi hijau, penuntasan kasus gizi buruk, serta pengadaan barang dan jasa yang berbasis internet (e-procurement).
Armida Alisjahbana menjelaskan, “Intinya untuk pengentasan kemiskinan. Ada tiga program besar. Satu, green prosperity untuk pengembangan energi terbarukan seperti bio-mass, solar cell di daerah-daerah, cuma nanti dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan kaitannya dengan pemanfaatan tata ruangnya supaya ada pembangunan berkelanjutan (sustainable development).”
Di bidang kesehatan, kata Armida, proyek yang menjadi fokus adalah memerangi penyakit kurang gizi pada anak-anak dan balita di beberapa provinsi.
“Untuk kesehatan itu untuk insiden stunting (penyakit tumbuh kembang tidak normal) akibat gizi buruk pada anak-anak balita, terutama di NTT, NTB, dan Jawa Barat juga ada. Itu nanti programnya macam-macam. Dana hibah itu berlaku 5 tahun, tidak boleh diperpanjang, harus selesai,” tambah Armida.
Selanjutnya, Armida Alisjahbana mengatakan, proses penyusunan data dan proposal oleh Bappenas membutuhkan waktu setahun. Presiden Yudhoyono sempat berpesan agar pelaksanaannya nanti tepat waktu, tetap sasaran, dan tidak dikorupsi.
Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, kepada VOA, Selasa malam, berpendapat agar hibah yang banyak sebaiknya tidak terganjal oleh birokrasi, sekaligus bersifat transparan.
Febri Hendri berharap, “Sistem pengawasan penting untuk ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip tata kelola (good governance), artinya bisa dipublikasikan dan ada data-data yang bisa diakses (oleh masyarakat). Dana hibah juga semestinya bisa memperkuat kelompok masyarakat sipil. Kebanyakan dana hibah yang banyak seringkali tidak menyebabkan perubahan, karena ruang partisipasi masyarakat untuk memantau tidak ada.”
