Presiden Perancis Emmanuel Macron mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melawat ke negara itu agar mengambil langkah ke arah perdamaian dengan Palestina, setelah pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem telah memicu gelombang protes di Arab dan dunia Muslim. Wartawan VOA Zlatica Hoke melaporkan protes-protes baru berlangsung di Mesir, Lebanon, Pakistan dan berbagai tempat lainnya hari Minggu kemarin.
Pasukan keamanan Lebanon menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang marah di dekat kedutaan Amerika di luar kota Beirut. Ratusan ribu pengungsi Palestina tinggal di negara itu. Banyak di antara mereka mengungsi karena diusir dari rumah mereka setelah berdirinya negara Israel. Protes-protes nasional menentang keputusan Trump itu juga berlangsung di ibukota Maroko, Rabat, dan di ibukota Mesir, Kairo.
“Yerusalem adalah Islam dan Arab, dan keputusan Trump tidak sah berdasarkan hukum internasional dan resolusi nomor 181 PBB. Bagaimana Trump dapat membuat keputusan yang tidak sah? Keputusan itu tidak sah dan keliru,” kata Hisham Farouk, pengacara di Kairo.
Dalam lawatan ke Paris hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Yerusalem selalu menjadi ibukota Israel.
"Paris adalah ibukota Perancis, Yerusalem adalah ibukota Israel. Kota ini telah menjadi ibukota Israel selama 3.000 tahun. Yerusalem telah menjadi ibukota negara Yahudi selama 70 tahun,” kata Benjamin Netanyahu.
Macron dan pemimpin-pemimpin Eropa mengritik keputusan Trump mengenai Yerusalem, dengan menyatakan status kota itu merupakan isu krusial yang harus dirundingkan antara Israel dan Palestina. Presiden Perancis itu menyatakan negaranya mendukung solusi dua negara bagi konflik di Timur Tengah itu, dan bahwa dalam solusi tersebut, Yerusalem Timur dibayangkan sebagai ibukota negara Palestina kelak.
“Perancis menghendaki kedua negara hidup berdampingan secara damai dengan batas-batas yang diakui internasional di kawasan antara Israel dan Palestina. Dalam konteks ini, saya menjelaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa saya tidak menyetujui pernyataan presiden Amerika Serikat baru-baru ini, yang oleh Perancis diyakini bertentangan dengan hukum internasional dan berbahaya bagi perdamaian,” kata Macron.
Macron meminta Netanyahu agar menunjukkan sikap perdamaian kepada warga Palestina yang marah.
“Mengenai sikap itu, saya katakan, tampaknya bagi saya penghentian pembangunan permukiman dan langkah-langkah kepercayaan terkait dengan otoritas Palestina merupakan tindakan yang penting untuk dimulai, ini yang kami bahas dengan Perdana Menteri Netanyahu."
Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Israel telah mengizinkan pembangunan sejumlah permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, yang ilegal menurut hukum internasional. Netanyahu mengatakan pemerintahnya terbuka bagi pembicaraan perdamaian dengan Palestina, tetapi tawaran Israel itu telah ditolak. [uh/ab]
