Seorang jaksa penuntut khusus yang berbasis di Den Haag, Rabu (24/6) mendakwa Presiden Kosovo Hashim Thaci dan sembilan orang lainnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan semasa perang kemerdekaan Kosovo.
Kantor Jaksa Khusus menyatakan kesepuluh orang itu “bertanggung jawab atas hampir 100 pembunuhan” selain penghilangan paksa, penyiksaan dan persekusi terhadap ratusan lainnya, termasuk warga Albania Kosovo, Serbia dan Roma.
Kantor tersebut menyatakan surat dakwaan itu “merupakan hasil investigasi panjang dan mencerminkan tekad kantor jaksa bahwa lembaga ini dapat membuktikan semua tuduhan tanpa keraguan.”
Seorang hakim praperadilan khusus akan meninjau dakwaan tersebut dan memutuskan apakah akan mengukuhkan dakwaan itu.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengumuman hari Rabu mengenai surat dakwaan yang “disusun dalam 20 tahun” itu merupakan “satu langkah maju dalam proses rekonsiliasi dan keadilan di Balkan Barat, yang esensial untuk memajukan supremasi hukum dan keadilan bagi para korban di Kosovo, selain untuk menggerakkan negara itu dalam melewati masa mengerikan ini dan bergabung dengan komunitas Eropa-Atlantik.”
Majelis Khusus Kosovo dan Kantor Jaksa Khusus resmi dibentuk pada tahun 2016 di Den Haag. Keduanya beroperasi di bawah undang-undang Kosovo tetapi didanai oleh Uni Eropa dengan staf terdiri dari para hakim dan jaksa internasional.
Tidak lama setelah surat dakwaan diumumkan, Thaci membatalkan rencana ke Gedung Putih akhir pekan ini untuk mengikuti pertemuan puncak dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic. PM Kosovo Avdullah Hoti Kamis menyatakan ia juga membatalkan rencana perjalanannya.
Pembicaraan itu dimaksudkan untuk mengakhiri kebuntuan diplomatik selama 12 tahun antara Serbia dan Kosovo, yang menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008.
Serbia belum pernah mengakui kemerdekaan Kosovo, dan pasukan pemelihara perdamaian NATO ditempatkan di Kosovo untuk mencegah konflik. [uh/ab]
