Jaksa Korea Selatan pada hari Minggu (26/1) telah menuntut Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dengan dakwaan memimpin pemberontakan dengan memberlakukan deklarasi darurat militer, yang hanya bertahan sesaat, pada 3 Desember lalu, ujar pengacara Yoon dan pihak partai oposisi.
Pengacara Yoon mengkritik dakwaan itu sebagai “pilihan terburuk” yang dibuat oleh pihak penuntut, sementara partai oposisi utama menyambut baik keputusan tersebut.
Dakwaan tersebut belum pernah terjadi pada presiden Korea Selatan sebelumnya, dan jika terbukti bersalah maka Yoon dapat menghadapi ancaman hukuman penjara selama bertahun-tahun terkait pemberlakuan dekret darurat militer, yang bertujuan untuk melarang kegiatan politik dan parlemen serta mengendalikan media.
Langkah tersebut memicu sebuah gelombang kehebohan politik di negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia itu, yang juga merupakan sekutu penting Amerika Serikat. Perdana Menteri Korea Selatan juga dimakzulkan dan dicopot dari kekuasaannya, serta sejumlah pejabat militer dikenakan tuduhan atas peran mereka dalam tuduhan pemberontakan itu.
"Deklarasi darurat militer yang diumumkan presiden merupakan upaya putus asa kepada publik terkait krisis dalam negeri yang disebabkan oleh oposisi yang keluar dari batasan," ungkap pengacara Yoon dalam pernyataannya.
Kantor jaksa tidak segera merespons permintaan komentar. Dakwaan tersebut telah dilaporkan oleh sejumlah media Korea Selatan.
Penyelidik antikorupsi pada minggu lalu telah merekomendasikan untuk mendakwa Yoon, yang kini ditahan.
Yoon, yang juga merupakan mantan jaksa papan atas, telah ditahan di sel isolasi sejak menjadi presiden pertama Korsel yang masih menjabat yang ditahan pada 15 Januari lalu. Ia ditahan setelah sebelumnya sempat menolak ditangkap selama berhari-hari.
Pemberontakan merupakan satu dari sedikit dakwaan yang dapat dikenakan pada seorang presiden Korea Selatan. Dakwaan tersebut membawa ganjaran hukuman seumur hidup atau hukuman mati, walaupun Korea Selatan sendiri belum pernah melakukan eksekusi mati dalam beberapa dekade terakhir.
"Pihak jaksa telah memutuskan untuk mendakwa Yoon Suk Yeol, yang kini menghadapi dakwaan menjadi pemimpin gerakan pemberontakan," ujar juru bicara Partai Demokrat Han Min-soo dalam sebuah konferensi pers. "Hukuman terhadap pemimpin pemberontakan akhirnya dimulai saat ini."
Yoon dan tim kuasa hukumnya mengajukan pembelaan dalam sidang pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi pada minggu lalu di mana mereka mengatakan Yoon tidak pernah berniat memberlakukan darurat militer sepenuhnya namun hanya ingin menjadikan upaya tersebut untuk memutus kebuntuan politik yang terjadi. [jm/ns/rs]
Forum