Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Kamis (11/12) mengecam lawan-lawan politiknya sebagai “kekuatan anti-negara." Dia juga mengatakan bahwa Korea Utara telah meretas pemilu di negaranya dan membela penerapan darurat militer yang berumur pendek sebagai langkah sah untuk melindungi demokrasi.
Dia melontarkan pernyataan itu pada Kamis ketika pemimpin partai Yoon mengatakan presiden tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengundurkan diri dan harus dimakzulkan.
Yoon menghadapi pemungutan suara pemakzulan kedua di parlemen yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Sabtu (14/12), seminggu setelah pemungutan suara pertama gagal karena sebagian besar partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut.
“Saya akan berjuang sampai akhir,” katanya menjelang akhir pidato panjang yang disiarkan di televisi.
Yoon sedang menjalani penyelidikan kriminal atas dugaan pemberontakan sehubungan dengan kegagalan deklarasi darurat militer pada 3 Desember, yang memicu krisis politik terbesar di Korea Selatan dalam beberapa dekade.
Dalam komentar yang memperkuat pembenarannya untuk memberlakukan keadaan darurat, ia mengatakan “kelompok kriminal” yang telah melumpuhkan urusan negara dan mengganggu supremasi hukum harus dihentikan dengan cara apa pun untuk mengambil alih pemerintahan.
Yoon mengatakan Komisi Pemilihan Umum Nasional negara tersebut diretas oleh Korea Utara tahun lalu. Namun lembaga independen tersebut menolak bekerja sama dalam penyelidikan dan pemeriksaan sistemnya untuk menjaga integritas.
Dia mengatakan penolakan tersebut cukup menimbulkan pertanyaan tentang integritas pemilu April 2024 dan mendorongnya untuk mengumumkan darurat militer.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon menderita kekalahan telak dalam pemilu pada April, sehingga Partai Demokrat menguasai kendali penuh atas majelis satu kamar. Meski begitu, pihak oposisi memerlukan delapan anggota PPP untuk ikut memilih bersama mereka agar presiden dapat dimakzulkan.
Tepat sebelum pidato Yoon di televisi, pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan Yoon harus dicopot dari kekuasaannya dan satu-satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendukung rancangan undang-undang pemakzulan. [ft/rs]
Beberapa bahan untuk laporan ini berasal dari The Associated Press.
