Hari Minggu (21/7), sekitar pukul 11.13 WIT, helikopter Bell 412 EP/HA-5178 TNI AD mendarat di Hanggar Penerbad, Bandara Mozes Kilangin Mimika, Papua setelah terbang dari Nduga. Dari dalamnya, jenazah Prada Usman Helembo diusung keluar. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Caritas, Mimika dan selanjutnya disemayamkan di Markas Batalyon 754 Timika.
Hari Senin (22/7) perjalanan jenazah Usman Helembo berlanjut, seperti dituturkan Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf M. Aidi kepada VOA.
“(Senin) akan evakuasi terbang dari Timika ke Wamena, jam 8 pagi sesuai jadwal penerbangan, menggunakan pesawat Trigana Air. Rencana kita, almarhum akan dimakamkan di TMP Wamena, dipimpin langsung Panglima Kodam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring. Namun kami belum mendapat keputusan dari keluarga apakah akan dimakamkan di kampung halaman di Yahukimo atau di TMP Wamena,” ujar Aidi.
Prada Usman Helembo gugur sebagai korban paling baru dari konflik dengan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Baku tembak terjadi Sabtu (20/7), ketika anggota TNI sedang beristirahat, sekitar pukul 12.40 WIT. Mereka bertugas menjaga pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Kali Yuguru-Kenyam, yang merupakan lanjutan proyek Trans Papua.
Aidi mengisahkan, secara tiba-tiba dari balik semak belukar berjarak sekitar 300 meter, rentetan tembakan dilepaskan KSB. Anggota TNI sempat membalas tembakan itu, namun anggota KSB kemudian melarikan diri. Melihat kondisi medan yang tertutup, penuh jurang, dan dalam kondisi hujan, pengejaran dihentikan.
“Kemudian dilaksanakan pengamanan keliling dengan konsolidasi, ternyata ada salah seorang anggota kita yang tertembak, atas nama Prada Usman. Kebetulan anggota ini orang asli Papua asal Yahukimo. Kejadian dilaporkan ke satuan atas, untuk minta bantuan evakuasi, karena hanya bisa dilakukan melalui helikopter. Namun karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, heli balik kanan tidak bisa melakukan evakuasi pada Sabtu kemarin,” tambah Aidi.
Evakuasi baru terlaksana hari Sabtu (20/7) siang. Seluruh kawasan Nduga, di mana proyek Trans Papua sedang dilakukan, hanya bisa diakses melalui udara. Menurut Aidi, jembatan Kali Yuguru merupakan kelanjutan proyek jalan yang juga melintasi Kali Yigi. Pada awal Desember 2018 lalu, insiden penembakan juga terjadi di jembatan Kali Yigi, menewaskan belasan pekerja.
Aidi menjelaskan, secara umum sebenarnya jalan Trans Papua di kawasan ini sudah terbuka dan dapat dilewati. Namun, masih ada 21 titik jembatan yang harus dibangun hingga ke kawasan Kenyaam. Jalur ini, tambah Aidi, sangat efektif dalam penyaluran logistic, terutama dari Wamena hingga Mbua. Jalur Mbua hingga Kenyaam masih dalam penyempurnaan.
“Gugurnya anggota adalah risiko dan konsekuensi kita. Kalau TNI mundur, siapa lagi yang akan menjaga? Kita ada di garda terdepan dan garda terakhir,” tambah Aidi.
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, Matius Murib kepada VOA menilai, pemerintah kurang cepat menyelesaikan masalah di Nduga.
“Kami punya kesan kuat, pemerintah membiarkan kasus Nduga dalam waktu yang lama. Harusnya kan sudah dari tahun lalu, kejadian ini harus direspon lebih cepat dan proaktif. Tetapi kesan kami pemerintah tidak hadir di tengah konflik itu, makanya rentetan peritiwa ini terus berlanjut,” ujar Murib.
Pemerintah terkesan menghindar dan lebih banyak membuat pernyataan, tetapi tidak hadir di lapangan. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari cakupan paling kecil yaitu kampung, bupati hingga gubernur.
“Terutama presiden, seharusnya merespon karena sebagai kepala negara, dan proyek jalan di Nduga ini cukup kuat hubungan langsungnya dengan Presiden Jokowi. Harapan kami, pemerintah dalam seluruh bagian, dari yang terkecil sampai Presiden Jokowi, merespon Nduga secara proaktif. Sayang kan, banyak orang meninggal sia-sia, banyak warga harus mengungsi, proyek terbengkalai, tidak bisa cepat selesai,” tambah Murib.
Baik TNI maupun masyarakat sipil yang meninggal, kata Murib, sama-sama menjadi korban dalam konflik ini. Dia juga mencatat, belum ada proses hukum yang berjalan terkait insiden yang berulang kali. Ini menunjukkan, belum ada itikad baik dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Nduga, sehingga korban terus berjatuhan.
Murib meminta Jokowi serius mengajak KSB berdialog di Nduga. Seluruh anggota organisasi itu secara hukum adalah warga Indonesia, karena itu tidak ada alasan presiden tidak bisa berbicara kepada rakyatnya. Di samping itu, KSB bukan negara terpisah dari Indonesia.
“Harus berdialog, tidak ada alasan lain. Harus bisa diajak komunikasi dan itu sangat terbuka dan sangat mungkin. Kalau pemerintah ini sunguh-sungguh, pasti bisa. Dia bukan makhluk halus, dia manusia. Masih bisa diajak komunikasi,” ujar Murib. (ns/ka)
