Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di Korea Selatan telah mengumumkan dukungan untuk menangguhkan tugas Presiden Yoon Suk Yeol – sebuah langkah mengejutkan pada menit-menit terakhir untuk meninggalkan rekan pemimpin konservatifnya. Para analis mengatakan, langkah itu analis sangat meningkatkan peluang pemakzulan Yoon atas upayanya yang gagal dalam melakukan darurat militer.
Pada pertemuan partai pada Jumat (6/12), pemimpin PPP Han Dong-hoon menyerukan "penangguhan segera" atas tugas-tugas Yoon. Han Dong-hoon mengutip "fakta baru yang terungkap" yang menunjukkan bahwa Yoon telah berusaha menggunakan badan intelijen untuk menangkap anggota parlemen terkemuka, dan menuduh mereka "anti-kekuatan negara."
“Presiden Yoon belum mengakui bahwa darurat militer ilegal adalah sebuah kesalahan. Jika Presiden Yoon terus menjalankan tugasnya, terdapat risiko besar terulangnya tindakan ekstrem seperti itu … yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han, menggunakan nama resmi Korea Selatan.
Yoon, yang frustrasi selama berbulan-bulan atas apa yang dipandangnya sebagai upaya oposisi untuk menghalangi pemerintahannya, mengumumkan darurat militer pada Selasa (4/12) malam. Yoon menyatakan bahwa hal itu (darurat militer-red) perlu untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara" dan "melindungi ketertiban konstitusional."
Dalam beberapa jam, anggota parlemen Korea Selatan membatalkan keputusan tersebut, setelah berjuang menembus personel polisi dan militer yang telah dikirim ke Gedung Majelis Nasional.
Pihak oposisi, yang memegang mayoritas di Majelis Nasional, berencana melakukan pemungutan suara mengenai pemakzulan Yoon pada Sabtu (7/12) malam.
Balik Badan
Pada Jumat (6/12), koran Chosun Ilbo melaporkan bahwa Yoon memerintahkan agen mata-mata Korea Selatan untuk menangkap Han, pemimpin partai konservatif yang pernah menjadi sekutu dekat dan kolega Yoon selama karier awal mereka sebagai jaksa.
Han, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri kehakiman di bawah pemerintahan Yoon, telah memainkan peran penting dalam drama politik yang terjadi minggu ini.
Segera setelah Yoon mengumumkan darurat militer, Han menentang upaya tersebut, dan 18 anggota partai konservatifnya memilih untuk membatalkan keputusan tersebut.
Namun, pada Kamis (5/12), Han dan rekan-rekan konservatifnya mulai mendukung Yoon. Mereka mengatakan akan menentang pemakzulan karena akan melumpuhkan negara.
Han mengubah pendiriannya lagi pada Jumat. Dia mengatakan telah memperoleh “bukti yang dapat dipercaya” bahwa Yoon berusaha menangkap anggota parlemen senior.
"Saya sangat yakin bahwa sekaranglah saatnya untuk hanya memikirkan bangsa dan warga negaranya,” ujarnya.
Agar pemakzulan berhasil, setidaknya delapan anggota PPP harus mendukung mosi pemakzulan itu. Sejauh ini, hanya dua tokoh konservatif yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan memilih untuk memakzulkan Yoon.
Namun setelah mundurnya Han, banyak pengamat mengatakan pemakzulan kini kemungkinan besar akan berhasil.
Jika Yoon dimakzulkan, dia akan segera diberhentikan sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah akan memberhentikannya dari jabatannya. Memberhentikan Yoon harus melalui proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. [ft/rs]
