PBB mengatakan, telah mengakhiri bantuan militernya untuk Republik Demokratik Kongo (DRC) untuk melawan kelompok pemberontak, karena para jenderal DRC yang memimpin upaya itu dituduh melanggar HAM.
Seorang pejabat PBB mengatakan Jumat (13/2), DRC diberi waktu dua minggu untuk memecat Jenderal Bruno Mundevu dan Jeneral Fall Sikabwe, tetapi tenggat waktu telah berlalu tanpa adanya pemecatan. Pejabat PBB mengatakan, surat-surat telah dikirim ke pihak berwenang DRC mengenai penghentian bantuan itu.
Kampanye militer yang direncanakan itu melawan pasukan demokratik untuk pembebasan Rwanda (FDLR), yang mana para pejabat mengatakan, mantan tentara dan milisi Hutu bertanggung jawab atas pembunuhan minoritas Tutsi Rwanda tahun 1994.
Setelah pemberontak itu gagal memenuhi tenggat waktunya untuk menyerah Januari lalu, PBB menginginkan sebuah operasi militer gabungan dengan angkatan bersenjata DRC untuk menangkap pemberontak.Tetapi Presiden DRC, Joseph Kabila menyatakan pasukannya akan memimpin kampanye, didukung oleh pemelihara perdamaian PBB.
Tidak jelas apakah kampanye DRC melawan FDLR telah dimulai.
