Perdana Menteri Yordania mengatakan, negaranya memandang positif pembentukan sebuah negara berkewarganegaraan ganda yang menjamin kesetaraan hak warga Israel dan warga Palestina jika rencana aneksasi Israel terhadap beberapa bagian Tepi Barat menutup kemungkinan terciptanya solusi dua negara.
Masyarakat internasional dan para pemimpin Palestina tetap berkomitmen mewujudkan solusi dua negara terhadap konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu. Israel menolak gagasan negara berkewarganegaraan ganda, karena khawatir warga Palestina bila kelak menjadi mayoritas akan membahayakan eksistensinya sebagai negara Yahudi yang demokratis.
Meski demikian Israel juga sepertinya tak menginginkan solusi dua negara. Ini terbukti dengan janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi sepertiga wilayah Tepi Barat sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden AS Donald Trump yang memustahilkan pembentukan negara Palestina yang layak. Para pengecam mengatakan, langkah ini akan memaksa Israel untuk memilih apakah akan menjadi negara apartheid atau negara yang memberlakukan semua warganya secara setara.
“Anda menutup kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Saya akan melihatnya secara positif bila Anda kemudian membuka kemungkinan terwujudnya solusi satu negara yang demokratis ,” kata Perdana Menteri Yordania, Omar Razzaz kepada surat kabar Inggris dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan, Selasa (21/7). “Namun tak ada seorang pun di Israel yang membicarakan itu. Mereka sepertinya lebih suka membicarakan apartheid.”
Yordania adaah sekutu Barat dan satu dari dua negara Arab yang berdamai dengan Israel. Seperti halnya banyak negara Arab dan Barat, Yordania mendukung tuntutan Palestina untuk membangun sebuah negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. [ab/uh]
