Perdana Menteri Libya dari pemerintahan yang diakui masyarakat internasional, Selasa (11/8) mengatakan akan mengundurkan diri apabila diinginkan oleh rakyat, sementara di Jenewa utusan PBB mendesak faksi-faksi yang bertikai di Libya menyetujui pembentukan pemerintah persatuan nasional pada akhir bulan.
Perdana Menteri Abdullah al-Thinni menghadapi kritik tajam dalam sebuah wawancara televisi dengan pertanyaan dari pemirsa yang menyalahkan pemerintah atas kurangnya layanan, dan mengatakan ia akan mundur hari Minggu jika itu merupakan solusi yang diinginkan masyarakat. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa komentar Thinni ini bukan pengunduran diri yang resmi.
Libya terbagi antara pemerintah yang diakui secara internasional di timur kota Tobruk dan pemerintah Islamis yang berbasis di ibukota Tripoli. Negara ini berada dalam kekacauan sejak mantan diktator, Moammar Gaddafi, digulingkan pada tahun 2011.
Utusan PBB Bernardino León mengatakan partisipasi semua anggota faksi merupakan pertanda baik bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam tiga minggu ke depan. Ia mendesak mereka untuk mendukung pakta tersebut pada pemungutan suara awal September mendatang.
Sejumlah pihak yang terlibat konflik telah menandatangani perjanjian damai pada 11 Juli. León mengatakan akan berfokus pada upaya untuk membujuk pihak-pihak yang berkepentingan agar menandatangani kesepakatan pemerintahan persatuan pada putaran pembicaraan ini.
Ia mengatakan salah satu pertanda baik bahwa kesepakatan bisa dicapai selama tiga minggu ke depan adalah bahwa semua anggota faksi yang bertikai telah datang ke Jenewa dan berpartisipasi pada babak baru perundingan perdamaian.
"Ini akan sangat bergantung pada kemauan politik dan kreativitas, pada kebijaksanaan pihak untuk membawa nama baik, rancangan yang baik ke atas meja. Jadi, jika hal itu mungkin, maka dukungan dan suara akhir dan penandatanganan perjanjian bisa terjadi pada pekan-pekan pertama September sehingga kesimpulan akhir dari proses ini dapat dicapai sebelum Sidang Majelis Umum PBB," katanya.
León recognized this ideal situation might still prove to be elusive, but he believed everybody now was on board and wants to make it work. He added there were many reasons for the warring factions to finally come together and agree to peace.
León menyadari situasi yang ideal ini masih belum pasti terjadi, tetapi ia yakin semua pihak sepakat ingin menyukseskan upaya ini. Ia menambahkan ada banyak alasan bagi faksi-faksi yang bertikai untuk sepakat berdamai.
"Apa yang Libya hadapi sekarang adalah keadaan yang lebih kacau dan terpecah-belahnya negara. Jadi, saya berharap semua pemain dalam politik Libya akan berlaku bijaksana untuk menghindari skenario ini dengan mempercepat pembicaraan dan mencapai kesepakatan segera. Saya pikir akan sangat bahaya bila sampai Oktober kesepakatan belum tercapai karena kita akan berada dalam situasi yang lebih kacau," katanya.
León mengatakan sisi politik negosiasi tersebut lebih maju daripada aspek keamanannya. Ia mengatakan berencana untuk mendatangkan anggota tentara dan milisi ke meja perundingan. Ia mengatakan penting artinya untuk memiliki dukungan militer dan langkah-langkah untuk menerapkan pengaturan keamanan sebagai bagian dari kesepakatan akhir.
Kelompok Islamis mengambil alih Tripoli tahun lalu, memasang kepemimpinan dan parlemen mereka sendiri dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional untuk melarikan diri ke timur.
The Islamic State group also has seized territory and has added to the chaos in Libya.
Kelompok Negara Islam (ISIS) juga telah merebut sebagian wilayah dan menambah kekacuan di Libya.
Kontributor VOA, Lisa Schlein melaporkan dari Jeneva, Swiss.
