PHNOM PENH, KAMBOJA —
Anggota parlemen dari partai yang berkuasa di Kamboja hari Selasa telah menunjuk kembali Perdana Menteri Hun Sen yang sudah lama berkuasa untuk masa jabatan lima tahun lagi, di tengah kelanjutan boikot oleh anggota parlemen dari partai yang beroposisi.
Untuk saat ini, Majelis Nasional negara itu tetap didominasi oleh Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa selagi anggota parlemen yang beroposisi menolak menempati kursi mereka sebagai protes atas sengketa pemilu 28 Juli.
Berbicara kepada wartawan hari Selasa (24/9), Perdana Menteri Hun Sen mengatakan ia masih terbuka untuk berunding dengan pihak oposisi yang masih absen, tetapi hanya jika mereka sepakat mengakhiri boikot politiknya, dan bergabung dengan anggota parlemen CPP yang berkuasa di Majelis Nasional.
Hun Sen mengatakan "Pintu tidak tertutup bagi perundingan dengan partai oposisi tetapi mereka harus menerima hasil pemilu dan diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan dengan partai yang berkuasa "
Masih belum jelas apakah oposisi bersedia untuk bergabung dengan majelis nasional sesuai dengan syarat dari PM.
Son Chhay, anggota Partai Penyelamatan Kamboja Nasional-CNRP yang beroposisi, pekan ini menyelenggarakan upacara simbolis pelantikan sendiri bagi anggota parlemen oposisi di kuil agung negara, Angkor Wat.
Chhay mengatakan kelompoknya memerlukan indikasi minta bukti dari perdana menteri bahwa ia berkomitmen terhadap reformasi yang signifikan, tapi komentar perdana menteri hari Selasa justru mengisyaratkan sebaliknya .
"Hun Sen sendiri harus menunjukkan komitmennya untuk merombak sistem pemerintahan. Kita tidak bisa mendorong atau membiarkan Hun Sen terus memerintah Kamboja dengan gaya otoriter lama. Kita tidak bisa tunduk kepada orang yang mencuri suara kita, dan setuju untuk terus menjalankan negara dengan caranya, tanpa adanya tekad serius bagi perubahan," papar Son Chhay.
Perdana Menteri menegaskan bahwa partainya memenangkan pemilu 28 Juli, meskipun mayoritasnya sangat berkurang, hanya merebut 68 kursi dibandingkan dengan CNRP dengan 55 kursi.
Pihak oposisi mengklaim bahwa pemilu telah dinodai kecurangan pemilih yang luas. Namun, tuntutan mereka untuk diadakan penyelidikan hasil pemilu tampaknya tidak berhasil.
Tapi pekan lalu, demonstrasi massa selama tiga hari dan dua pertemuan panjang dengan CPP gagal menghasilkan penyelesaian bagi kebuntuan ini.
Chhay mengatakan pihaknya masih menunggu reformasi berarti bagi sistem politik lama yang didominasi oleh Hun Sen dan partai CPP yang berkuasa.
(Irwin Loy/VOA).
Untuk saat ini, Majelis Nasional negara itu tetap didominasi oleh Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa selagi anggota parlemen yang beroposisi menolak menempati kursi mereka sebagai protes atas sengketa pemilu 28 Juli.
Berbicara kepada wartawan hari Selasa (24/9), Perdana Menteri Hun Sen mengatakan ia masih terbuka untuk berunding dengan pihak oposisi yang masih absen, tetapi hanya jika mereka sepakat mengakhiri boikot politiknya, dan bergabung dengan anggota parlemen CPP yang berkuasa di Majelis Nasional.
Hun Sen mengatakan "Pintu tidak tertutup bagi perundingan dengan partai oposisi tetapi mereka harus menerima hasil pemilu dan diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan dengan partai yang berkuasa "
Masih belum jelas apakah oposisi bersedia untuk bergabung dengan majelis nasional sesuai dengan syarat dari PM.
Son Chhay, anggota Partai Penyelamatan Kamboja Nasional-CNRP yang beroposisi, pekan ini menyelenggarakan upacara simbolis pelantikan sendiri bagi anggota parlemen oposisi di kuil agung negara, Angkor Wat.
Chhay mengatakan kelompoknya memerlukan indikasi minta bukti dari perdana menteri bahwa ia berkomitmen terhadap reformasi yang signifikan, tapi komentar perdana menteri hari Selasa justru mengisyaratkan sebaliknya .
"Hun Sen sendiri harus menunjukkan komitmennya untuk merombak sistem pemerintahan. Kita tidak bisa mendorong atau membiarkan Hun Sen terus memerintah Kamboja dengan gaya otoriter lama. Kita tidak bisa tunduk kepada orang yang mencuri suara kita, dan setuju untuk terus menjalankan negara dengan caranya, tanpa adanya tekad serius bagi perubahan," papar Son Chhay.
Perdana Menteri menegaskan bahwa partainya memenangkan pemilu 28 Juli, meskipun mayoritasnya sangat berkurang, hanya merebut 68 kursi dibandingkan dengan CNRP dengan 55 kursi.
Pihak oposisi mengklaim bahwa pemilu telah dinodai kecurangan pemilih yang luas. Namun, tuntutan mereka untuk diadakan penyelidikan hasil pemilu tampaknya tidak berhasil.
Tapi pekan lalu, demonstrasi massa selama tiga hari dan dua pertemuan panjang dengan CPP gagal menghasilkan penyelesaian bagi kebuntuan ini.
Chhay mengatakan pihaknya masih menunggu reformasi berarti bagi sistem politik lama yang didominasi oleh Hun Sen dan partai CPP yang berkuasa.
(Irwin Loy/VOA).
