Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mencela Myanmar karena menunda pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar.
Sekitar 740 ribu pengungsi Rohingya kini tinggal di penampungan yang penuh sesak dan pengap di Bangladesh. Banyak yang masih tetap takut pulang ke Myanmar di mana Muslim yang minoritas sudah puluhan tahun ditindas dan hak mereka semakin dikurangi.
Komentar perdana menteri Bangladesh hari Minggu petang merupakan sinyal bahwa kesabaran negaranya sudah semakin tipis. Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi (pemulangan) bulan November 2017, namun nyatanya sebegitu jauh belum ada Rohingya yang dengan rela mau pulang. Masalahnya terletak pada Myanmar karena tidak mau menerima kepulangan Rohingya, kata Sheikh Hasina dalam jumpa pers.
Hasina juga mengkritik badan-badan bantuan internasional yang bertugas di perkampungan pengungsi di Cox’s Bazar. Badan bantuan itu menentang pemulangan paksa dengan arti mereka tidak berminat mengakhiri krisis pengungsi itu.
“Masalahnya sebagaimana saya lihat ialah berbagai badan bantuan internasional itu yang memberi layanan sukarela atau kerja di Cox’s Bazar tidak ingin ada pengungsi yang pulang ke asal mereka. Jadi masalah utamanya ada di sana,” kata Sheikh Hasina.
Bangladesh sudah mengatakan tidak akan memaksa Rohingya pulang ke Myanmar. Tetapi Sheikh Hasina meminta dilakukan penyelidikan terhadap siapa yang menggerakkan aksi protes menentang pemulangan yang terjadi di perkampungan yang kumuh itu. “Siapa yang menggerakkannya?,” tanyanya.
“Yang memberi bantuan kepada Rohingya sangat keberatan meskipun pemerintah Bangladesh sudah membangun rumah serta bangunan yang sangat bagus di Bhashan Char” kata Hasina tentang pemondokan yang dibangun pemerintahnya di sebuah pulau yang tandus dan rentan banjir di Teluk Benggala.
Komentar Hasina itu menyusul laporan team tanggap darurat ASEAN dan diperoleh kantor berita AFP pekan lalu, yang memuat kajian yang sangat membesarkan hati tentang upaya Myanmar memikat pengungsi Rohingya pulang ke asal mereka di Myanmar.
Laporan itu membuat kalangan pengamat tidak percaya tentang kekejaman tentara, tidak tahu ada perang saudara yang berlangsung di negarabagian Rakhine, Myanmar, dan menyalahkan tertundanya pemulangan Rohingya pada proses penyelesaian dokumen yang kacau di pihak pemerintah Bangladesh. (al)
