Raja Thailand membuka sesi baru parlemen pada Senin (3/7), ketika kerajaan itu memasuki dua pekan penting untuk memutuskan apakah pemenang besar pemilu pada Mei lalu, Partai Bergerak Maju (Move Forward Party), dapat membentuk pemerintah koalisi pro-demokrasi atau apakah gejolak politik baru akan kembali terjadi nantinya.
Partai Move Forward merebut 151 kursi dalam kemenangan pemilu yang mengejutkan pada 14 Mei, ketika jutaan warga Thailand mendukung agenda partai untuk mencopot tentara dari ranah politik, mengubah dominasi ekonomi oleh perusahaan monopoli dan mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang melindungi monarki dari kritik.
Namun agenda partai itu dipandang radikal dan berbahaya oleh banyak pihak di kalangan elit konservatif kerajaan, termasuk Perdana Menteri sementara Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal angkatan darat yang memimpin kudeta tahun 2014. Ia memerintah selama hampir 10 tahun, sampai partainya kalah telak dalam pemilihan umum.
Sebanyak 750 anggota dari dua kamar, yang terdiri dari 250 senator yang ditunjuk oleh pemerintahan Prayuth yang didominasi militer dan 500 anggota parlemen terpilih, berdiri dalam barisan rapi dengan seragam pegawai negeri putih di depan Raja Maha Vajiralongkorn pada Senin ketika ia melantik parlemen.
Di antara mereka berdiri Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Bergerak Maju yang mengatakan, ia mempunyai mandat populer untuk menjadi perdana menteri berikutnya, meskipun ia memimpin koalisi pro-demokrasi yang goyah.
"Untuk kesatuan, kita harus berkompromi dan mengorbankan agar dapat meraih tujuan yang lebih penting yaitu menjadikan saya sebagai perdana menteri selanjutnya," ujar Pita kepada awak media pada Senin malam.
Pita, 42 tahun, harus memperoleh mayoritas 376 suara untuk menang dalam pemilu perdana menteri di kedua majelis, yang akan diadakan dalam dua minggu ke depan.
Koalisi pro-demokrasi yang dipimpinnya, yang merupakan koalisi delapan partai, telah mengantongi 311 suara sejauh ini, termasuk 141 dari Pheu Thai, partai klan politik Shinawatra yang aktif mendorong demokrasi di Thailand.
Namun tampaknya Senat tidak akan mendukung kandidat asal Partai Move Forward untuk menjadi perdana menteri, utamanya karena posisi partai yang ingin mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Situasi tersebut berpotensi membuat Pita kehilangan puluhan suara.
"Tugas kami adalah untuk memberikan suara kepada kandidat yang tepat yang mampu membentuk pemerintahan dan tidak mengarahkan negara kepada kekerasan," ujar Senator Somchai Sawangkarn kepada VOA.
"Kandidat manapun yang ingin menyentuh monarki— Saya 100 persen tidak akan mendukungnya," tambahnya. [ps/jm/rs]
Forum