Sehari setelah pihak berwenang Danang mengeluarkan pedoman yang mengharuskan pers dalam negeri memperoleh persetujuan resmi sebelum menyebarkan konten, para pejabat kota mencabut perintah itu karena kecaman keras masyarakat.
Media Vietnam melaporkan bahwa bersama dengan pencabutan penyensoran itu, Departemen Penerangan dan Komunikasi Danang juga “meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada pers.”
Pedoman tersebut tertanggal hari Selasa, dikeluarkan hari Rabu, dan dicabut hari Kamis – mengatakan kepada surat kabar Danang dan surat kabar polisi Danang agar “mengkoordinasi dan menyerahkan berita dan laporan sebelum mencetak dan menyalurkannya.”
Departemen Komunikasi semula mengatakan kepada stasiun-stasiun radio dan televisi agar “mengkoordinasi dan menyerahkan berita yang baru muncul atau penting yang perlu mendapat izin dari departemen komunikasi setempat” pada waktunya.
Pihak berwenang Danang juga menyasar organisasi-organisasi berita nasional dan dari provinsi lain yang berbasis di kota itu, dengan memberitahu mereka agar “menyediakan link berita-berita utama mengenai Danang yang memerlukan izin dari departemen-departemen setempat.”
Pedoman tersebut menjadi viral. Para wartawan dan masyarakat menyebarkannya dengan mengatakan bahwa Danang “membuat undang-undangnya sendiri dengan sesuka hatinya” dan mempertanyakan keabsahannya. Komentar-komentar online berkisar dari “keterlaluan” hingga “tak terbayangkan.”
Pencabutan segera perintah penyensoran itu menunjukkan “bahwa pihak berwenang mengetahui mereka harus mendengar reaksi masyarakat,” kata wartawan kawakan Vietnam Vo Van Tao. “Tetapi sekiranya mereka tidak mencabutnya, saya yakin atasan mereka akan memerintahkan mereka mencabutnya.” [gp]
