Pemakzulan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, kemungkinan akan membawa perubahan berarti dalam lanskap politik di negara itu, tapi menimbulkan pertanyaan apakah akan mempengaruhi upaya bersama AS-Korea Selatan dalam perlawanan terhadap Korea Utara.
Menyusul protes besar-besaran berbulan-bulan oleh jutaan orang yang menuntut pemakzulannya, Park meninggalkan jabatannya pekan lalu setelah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan suara bulat memperkuat keputusan parlemen untuk memakzulkannya, karena skandal menjual pengaruh yang telah mengguncang elit politik dan bisnis.
Pemilihan presiden dijadwalkan awal Mei. Jajak pendapat menunjukkan Moon Jae-in dari Partai Demokrat yang beroposisi, yang dikalahkan oleh Park pada 2012, kemungkinan menduduki posisi teratas.
Berbeda dengan dua presiden konservatif terakhir, Moon, seorang pengacara hak asasi manusia dan mantan kepala staf Presiden Roh Moo-hyun yang berhaluan kiri, mendukung pemulihan hubungan dan kerjasama dengan Korea Utara.
Malam sebelum keputusan pengadilan untuk menyingkirkan pemimpin perempuan pertama negara itu, Moon mengatakan aliansi dengan Washington adalah "pilar diplomasi kita," tetapi menambahkan Korea Selatan harus bisa "mengatakan 'tidak' kepada Amerika," menurut The New York Times.
Di tengah spekulasi bahwa ada kemungkinan pergeseran ke pemerintahan liberal di Korea Selatan dapat melunakkan sikap negara itu tentang Korea Utara, empat mantan duta besar AS untuk Korea Selatan mengatakan kepada VOA, hubungan antara dua sekutu itu akan tetap pada pijakan yang harmonis, tidak peduli siapa yang menang dalam pemilu mendatang. [ps/isa]
