Pertemuan di Gedung Putih antara Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin partai Demokrat tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk membuka kembali sebagian kantor pemerintah federal yang ditutup sejak tanggal 22 Desember. Trump terus berkeras menuntut dana lima milyar dolar untuk membangun tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko, yang keseluruhannya akan menelan biaya lebih dari 20 milyar dolar.
Petugas penjaga perbatasan Amerika hari Selasa (1/1) pagi melepaskan tembakan gas air mata ke arah para migran yang berusaha masuk ke Amerika dari kota Tijuana, sementara presiden Trump terus menuntut lima milyar dollar untuk pendanaan sebagian tembok itu.
Ia bahkan menolak usul kompromi yang diajukan oleh Wakil Presiden Mike Pence untuk mendapatkan separuh dari jumlah yang dimintanya itu.
"Tidak. Bukan 2,5 milyar dolar. Kami minta 5,6 milyar dolar. Ini adalah masalah keamanan nasional,” kata Trump.
Trump bertemu dengan para tokoh Kongres dari kelompok Demokrat dan Republik di balik pintu tertutup kemarin, dalam ruangan yang biasanya dipakai untuk membicarakan operasi militer dan berbagai masalah keamanan nasional yang sangat peka. Tapi pertemuan itu tidak berhasil mencapai konsensus.
Trump kemudian mengundang para tokoh Kongres itu untuk bertemu lagi dengannya hari Jumat, setelah DPR melantik anggota-anggotanya yang baru, yang diperkirakan akan dipimpin oleh Nancy Pelosi dari partai Demokrat sebagai ketua DPR yang baru.
“Pertanyaan saya bagi Presiden dan kelompok Partai Republik adalah, mengapa kalian tidak mau menjalankan RUU yang telah kalian sepakati sebelumnya untuk membuka kembali sebagian kantor pemerintah yang ditutup? Ini akan memberi waktu bagi kita selama 30 hari lagi untuk membahas soal keamanan di perbatasan,” ujar Pelosi.
Kelompok partai Demokrat mulai hari Kamis akan menguasai DPR, dan akan mengajukan RUU untuk membuka kembali kegiatan pemerintah federal sampai bulan September. Sebuah RUU terpisah untuk mendanai kegiatan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan diberi dana sementara sampai akhir bulan Februari.
Walaupun RUU itu bisa diloloskan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik, Presiden Trump punya kekuasaan untuk mem-vetonya, sehingga penutupan kantor-kantor pemerintah akan terus berlangsung untuk waktu yang belum diketahui.
“Penutupan bisa berlangsung terus sampai dicapai kata sepakat. Saya kira rakyat akan setuju bahwa tindakan saya ini betul,” tandas Trump.
Penutupan sebagian kegiatan pemerintah yang telah memasuki minggu kedua ini berarti lebih dari 800,000 pegawai federal terus berada dalam status cuti paksa atau bekerja tanpa gaji. (ii)
