Perempuan Arab Saudi akan mengalahkan larangan berkendara dan mendapatkan haknya untuk mengemudi tahun ini, tapi hanya dalam permainan video seluler yang dirancang oleh seorang anggota keluarga kerajaan.
Dengan konteks dunia pasca-kehancuran, “Saudi Girls Revolution” menampilkan perempuan-perempuan Saudi melakukan balap sepeda motor. Permainan ini dikembangkan untuk ponsel oleh Na3m, yang didirikan oleh Pangeran Fahad bin Faisal Al-Saud, cucu saudara laki-laki Raja Salman.
Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan berkendara, meskipun semakin banyak tokoh di negara itu yang secara terang-terangan mendesak aturan itu dihapuskan.
Meski aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang perempuan berkendara, negara itu tidak mengeluarkan surat izin mengemudi bagi perempuan.
"Jika kita dapat menceritakan kisah perempuan yang mengemudi, mungkin hal itu akan terjadi," menurut pangeran itu pada Wall Street Journal.
Pahlawan dalam permainan itu adalah "sekelompok perempuan Saudi pemberani" yang berkumpul di kamp paksa pemerintah dan merakit serta melakukan balap sepeda motor untuk melawan penguasa jahat dan tiran di Kerajaan Arab fiktif yang korup, menurut Na3m.
Para jagoan ini memerangi makhluk-makhluk mitos seperti raja babon, raksasa kristal, penari api, mutan dan mayat hidup.
Perusahaan yang memiliki kantor di Yordania dan Denmark itu mengatakan mereka berharap permainan tersebut akan menginspirasi perempuan dan laki-laki untuk mempertanyakan peran-peran gender, dan mendorong semakin banyak perempuan muda tertarik belajar pemrograman dan membuat permainan video.
"Saya ingin melibatkan komunitas Saudi, membuat mereka merasa nyaman dan terbiasa menggunakan jenis-jenis visual seperti ini," ujar Pangeran Fahad kepada surat kabar tersebut.
Puluhan perempuan Saudi telah berkendara di jalan dalam beberapa tahun terakhir sebagai protes atas larangan mengemudi untuk perempuan, yang berakibat pada penangkapan dan peringatan dari Kementerian Dalam Negeri pada Oktober 2014.
Upaya apa pun oleh perempuan untuk berkendara di muka umum dan melanggar aturan adalah "peluang bagi pemangsa untuk meremehkan kohesi sosial," ujar Kementerian pada saat itu.
