Adanya sejumlah peraturan daerah (perda) berdasarkan sebuah agama kembali jadi sorotan setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak perda injili maupun syariah karena berpotensi diskriminatif. Bagaimana sebetulnya posisi perda ini di Indonesia?