Perancis memanggil Duta Besar AS Jane Hartley, Rabu (24/6) untuk mengeluhkan apa yang disebut oleh Presiden Francois Hollande sebagai tindakan "yang tidak dapat diterima:" memata-matai para pemimpin Perancis seperti dituduhkan situs pembocor rahasia WikiLeaks.
Hollande menyelenggarakan pertemuan darurat dengan para menteri dan komandan angkatan bersenjata ini, setelah WikiLeaks mengklaim Badan Keamanan Nasional AS (NSA) telah memata-matai mantan presiden Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, demikian pula dengan Holland dari 2006 hingga 2012.
Hollande dijadwalkan akan berbicara dengan Presiden AS Barack Obama mengenai tuduhan tersebut hari ini juga.
Dokumen-dokumen itu dirilis oleh WikiLeaks bekerjasama dengan surat kabar Perancis Liberation dan situs Mediapart.
Sebelumnya di tahun 2013, mencuat tuduhan serupa bahwa NSA telah memata-matai Jerman dan dan bahwa lembaga intelijen Jerman sendiri (BND) bekerjasama dengan NSA untuk memata-matai para pejabat dan perusahaan-perusahaan di negara-negara lain di Eropa.
"Perancis tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam keamanan dan perlindungan kepentingannya," menurut sebuah pernyataan dari istana kepresidenan, menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya muncul tuduhan AS memata-matai Perancis.
Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga telah memanggil Hartley untuk membahas tuduhan ini. Kedubes AS menolak berkomentar.
Ironisnya, tuduhan tersebut datang sehari sebelum parlemen Perancis melangsungkan pemungutan suara untuk meloloskan perundang-undangan baru yang memberikan negara wewenang penuh untuk memata-matai warganya sendiri.
Gedung Putih mengatakan AS tidak menyasar komunikasi Hollande dan tidak akan melakukannya di masa depan, tapi tidak berkomentar mengenai aktivitas di masa lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Ned Price mengatakan Selasa malam, kemitraan antara AS dengan Perancis "sangat diperlukan."
Materi laporan ini berasal dari Reuters dan AFP.
