Langkah ini dilakukan setelah serangkaian serangan mematikan di kedua negara itu. Intelijen Perancis, yang dalam posisi siaga tinggi sejak penyerang menewaskan ratusan warga sipil di Paris pada bulan November dan di Nice pada bulan Juli, ingin mencegat pesan dari militan Islam.
Kantor berita Reuters melaporkan, banyak kelompok militant sekarang menggunakan layanan pesan terenkripsi, dan bukan media sosial arus utama dengan ISIS sebagai pengguna besar aplikasi itu, kata para peneliti di beberapa negara.
Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernard Cazeneuve mengatakan, Komite Komisi Eropa harus menyusun undang-undang yang mewajibkan operator bekerja sama dalam penyelidikan terhadap militan.
“Jika undang-undang tersebut diterapkan, ini akan memungkinkan kita untuk memaksakan pematuhan di tingkat Eropa terhadap operator yang tidak mau bekerjasama", kata Cazeneuve dalam konferensi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Jerman di Paris.
Komisi Eropa menyambut baik inisiatif Perancis – Jerman itu. Sebuah kerangka undang-undang privasi online sedang ditelaah, katanya.
“Keamanan adalah tanggung jawab nasional, tetapi menciptakan kerangka kerja yang tepat di tingkat Uni Eropa akan membantu negara-negara anggota melaksanakan tugas mereka untuk melindungi warga negara," kata juru bicara Natasha Bertaud.
Cazeneuve menyebut sebagai contoh sebuah aplikasi yang dioperasikan oleh Telegram, yang menurutnya tidak bekerja sama dengan pemerintah. Ia menambahkan bahwa undang-undang seharusnya menarget baik Uni Eropa maupun non-Uni Eropa. Seorang juru bicara dari Telegram tidak segera menanggapi permintaan itu.
Telegram, yang didirikan oleh orang Rusia, Pavel Durov pada tahun 2013 dan beroperasi di beberapa yurisdiksi, mempromosikan diri sebagai perusahaan yang sangat aman, karena mengenkripsi semua data dari awal sampai akhir transmisi. Sejumlah layanan lainnya, termasuk Facebook dan WhatsApp mengatakan, mereka memiliki kemampuan yang sama.
Inisiatif Cazeneuve, yang ia isyaratkan awal bulan ini, mendapat kecaman dari pakar privasi dan digital, yang memperingatkan agar tidak membuka “pintu belakang” yang memungkinkan pemerintah membaca isi komunikasi. "Bagaimana mungkin kita mencegah teroris menciptakan aplikasi terenkripsi mereka sendiri sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada pengguna yang tidak menyembunyikan apapun", tulis pendukung privasi di surat kabar Le Monde hari Senin.
Sebuah kelompok lobi teknologi yang berkantor di Amerika, CCIA, yang mewakili perusahaan seperti Facebook dan Google, mengatakan khawatir tentang proposal itu. [ps/ds]
