Fraksi Demokrat di DPR Amerika meluncurkan babak baru dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, Rabu (13/11) dengan serangkaian kesaksian publik dari para pejabat pemerintahan sekarang maupun dari pemerintahan sebelumnya.
Para saksi akan memberikan gambaran rinci tentang dugaan permintaan Trump kepada Ukraina untuk menyelidiki bakal calon presiden dari Partai Demokrat yang berpotensi menjadi saingannya dalam pemilihan presiden 2020. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Kongres AS, Katherine Gypson, transkrip dari kesaksian di balik pintu tertutup yang baru saja dirilis memberikan gambaran awal mengenai keadaan yang sangat penting minggu ini dalam kepresidenan Trump.
Kesaksian para saksi di balik pintu tertutup selama berminggu-minggu kini dibuka untuk publik.
Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Adam Schiff memimpin sidang terbuka yang diharapkan oleh Partai Demokrat akan menunjukkan kepada rakyat Amerika alasan untuk memakzulkan Presiden Trump.
Orang pertama yang memberikan kesaksian adalah salah seorang saksi kunci yang diajukan oleh Partai Demokrat, Duta Besar William Taylor.
Mengenai saksi itu, Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR menyampaikan alasannya. “Seseorang yang saya kira melakukan pelayanan vital bagi negara ini dalam menghubungkan fakta-fakta yang diketahuinya – fakta-fakta yang sangat mengganggu yang diketahuinya,” jelasnya.
Diplomat tertinggi Amerika untuk Ukraina itu mengatakan kepada para anggota Kongres di DPR bahwa bantuan keamanan Amerika untuk Ukraina jelas dikaitkan dengan kerja sama negara itu dalam penyelidikan terhadap saingan politik Trump, Joe Biden dan keluarganya.
Yang juga dijadwalkan untuk bersaksi minggu ini adalah pejabat Departemen Luar Negeri George Kent dan mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina Marie Yovanovitch. Mereka mengatakan kepada anggota Kongres bahwa pengacara pribadi presiden, Rudy Giuliani, merusak tradisi saluran kebijakan luar negeri Amerika dan bahwa pemberian bantuan Amerika yang disetujui oleh Kongres dikaitkan dengan kepatuhan Ukraina terhadap kepentingan politik pribadi presiden.
Kepada jaringan televisi ABC, Jackie Speier, anggota DPR dari Partai Demokrat menyampaikan pendapatnya tentang kesaksian ketiga pejabat Departemen Luar Negeri tersebut. “Ini adalah kasus suap yang sangat kuat,” komentarnya.
Partai Republik berfokus pada pembelaan mereka terhadap substansi pembicaraan telepon Presiden Trump dengan presiden Ukraina yang menjadi alasan investigasi pemakzulan, seperti diungkapkan oleh Jim Jordan, anggota DPR dari Partai Demokrat.
"Saya mempercayai pembicaraan telepon itu. Saya mempercayai Presiden Zelenskiy dan Presiden Trump, dan saya percaya pada fakta bahwa Ukraina tidak tahu bantuan telah ditahan dan Ukraina tidak melakukan apa pun untuk mendapatkannya, ketika bantuan itu diberikan. Semua itu adalah fakta- fakta fundamental, tetapi kita mendapatkan semua ini, suara-suara lain yang ditiupkan oleh Adam Schiff yang pada dasarnya tidak penting terkait apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.
Presiden Trump menyebut proses pemakzulan yang dilakukan oleh DPR itu tidak adil. “Tidak pernah ada Presiden yang begitu transparan. Ini semua merupakan upaya mengada-ada pada tingkat tertinggi, dan hal itu sangat buruk bagi negara kita,” jelasnya.
Fraksi Demokrat di DPR mengikuti proses serupa yang digunakan dalam pemakzulan Presiden Richard Nixon dan Bill Clinton, menurut Elaine Kamrack dari Brookings Institution, sebuah lembaga studi kebijakan di Washington, D.C.
“Proses pemakzulan, hingga pada titik ini, sebenarnya seperti proses pengadilan yang diawali dengan pemeriksaan oleh dewan juri. Apa yang mereka lakukan sekarang hanya mengumpulkan bukti. Mereka akan mengajukan dakwaan, dan jelas para anggota DPR dari Partai Republik akan memiliki kesempatan untuk membantah tuduhan-tuduahn itu,” jelasnya.
Tuduhan-tuduhan itu – yang dikenal sebagai Artikel Pemakzulan – hampir pasti akan lolos di DPR Amerika yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi, pengadilan yang akan dilakukan di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik kemungkinan tidak akan berhasil, sehingga Trump akan tetap menjabat sampai pemilihan 2020 mendatang. [lt/ab]
