Penyelidik PBB hari Rabu (16/9) menuduh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman lainnya.
Penyelidik independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, badan hak asasi manusia tertinggi PBB, dalam sebuah laporan mengatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk mencurigai Maduro dan menteri pertahanan serta menteri dalam negerinya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan badan intelijen pemerintah.
Laporan itu mengatakan dalam upayanya membungkam oposisi, mereka melakukan kejahatan yang mencakup eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Laporan itu juga mengatakan pejabat senior Venezuela memiliki kendali atas pasukan keamanan dan badan intelijen, yang membuat para pejabat tersebut bertanggung jawab.
Pemerintah sosialis Maduro tidak segera menanggapi tuduhan dalam laporan tersebut, yang didasarkan pada 3.000 kasus dan lebih dari 270 wawancara dengan korban, saksi, mantan pejabat, dokumen rahasia, dan pengacara.
"Ini bukan kasus-kasus yang terisolir, kejahatan ini terkoordinasi dan dilakukan sesuai dengan kebijakan negara, dengan sepengetahuan atau dukungan langsung dari para komandan dan pejabat senior pemerintah," kata ketua panel Marta Valinas dalam pernyataan.
Laporan tersebut kemungkinan akan meningkatkan pengawasan global terhadap pemerintahan Maduro, yang memerintah negara yang sedang dilanda hiperinflasi itu. Pemerintahannya juga dituduh melakukan tindakan kekerasan yang kejam dan menyebabkan migrasi jutaan warganya ke negara-negara terdekat untuk menghindari kekacauan sejak ia mulai menjabat pada 2013. [my/jm]
