KAIRO —
Dalam upaya terbaru untuk bisa segera memecahkan krisis politik Mesir, Presiden Mohamed Morsi mengatakan pemilu parlemen mungkin ditunda sampai Oktober.
Pemilu itu, yang belum lama ini ditunda dari bulan April, dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi terkini kancah politik Mesir, setelah Morsi terpilih sebagai presiden pasca-revolusi Juni lalu, dan konstitusi baru yang kontroversial disahkan bulan Desember.
Pinjaman dana besar yang sedang dirundingkan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) didasarkan pada kemajuan yang dibuat untuk mencapai kestabilan politik.
Profesor Hassan Nafae dari Universitas Kairo mengatakan bahwa tanpa penundaan itu pun, proses transisi sudah bermasalah. “Waktu itu Presiden Morsilah yang menentukan penyempurnaan pembentukan perangkat-perangkat pemerintahan. Tetapi, sesungguhnya, ia tidak mampu melakukannya dengan cara tepat karena konstitusi itu sudah dirancang dan diterima melalui referendum sebelum mencapai konsensus,” paparnya.
Analis politik dan penerbit Hisham Kassem mengatakan penundaan itu bisa merugikan partai-partai berhaluan Islam yang mendominasi pemerintah, termasuk sayap politik Ikhwanul Muslimin, dan mengurangi dukungan rakyat sambil masalah ekonomi dan keamanan bertambah. Namun ia mengatakan, situasi itu bisa dinetralkan oleh kekacauan dalam kelompok oposisi. “Kita sudah lihat kinerja buruk Ikhwanul Muslimin sebanding dengan kinerja buruk kelompok oposisi,” ujarnya.
Lawan-lawan Presiden Morsi terangkat minggu ini setelah pengadilan menggagalkan keputusannya untuk mencopot jaksa agung yang telah lama menjabat dan menggantinya dengan calonnya sendiri.
Pemecatan itu dilakukan berdasarkan kekuasaan Presiden Morsi November lalu, dan keputusan pengadilan itu memunculkan harapan keputusan-keputusan lain yang diambil berdasarkan kekuasaan itu mungkin juga bisa dikaji ulang pengadilan.
Sebagian oposisi mengatakan konstitusi yang dibentuk secara tergesa-gesa itu seharusnya juga bisa dikaji ulang.
Sementara perpecahan antara Presiden Morsi dan lawan-lawan politiknya mengakibatkan demonstrasi di jalan-jalan dalam bulan-bulan belakangan, Kassem optimistik bahwa kestabilan akan tercapai. Ia mengatakan, “Satu-satunya hal positif di sini adalah masih ada upaya dan landasan yang cukup untuk menghindari negara ini masuk ke dalam kancah perang saudara atau kekacauan.”
Apakah langkah itu akan cukup bisa merem kekerasan berkala dari kondisi lebih buruk sebelum pemilu bulan Oktober atau tidak, akan diamati seksama oleh IMF sambil perundingan mengenai dana talangan bagi negara itu terus berlangsung.
Pemilu itu, yang belum lama ini ditunda dari bulan April, dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi terkini kancah politik Mesir, setelah Morsi terpilih sebagai presiden pasca-revolusi Juni lalu, dan konstitusi baru yang kontroversial disahkan bulan Desember.
Pinjaman dana besar yang sedang dirundingkan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) didasarkan pada kemajuan yang dibuat untuk mencapai kestabilan politik.
Profesor Hassan Nafae dari Universitas Kairo mengatakan bahwa tanpa penundaan itu pun, proses transisi sudah bermasalah. “Waktu itu Presiden Morsilah yang menentukan penyempurnaan pembentukan perangkat-perangkat pemerintahan. Tetapi, sesungguhnya, ia tidak mampu melakukannya dengan cara tepat karena konstitusi itu sudah dirancang dan diterima melalui referendum sebelum mencapai konsensus,” paparnya.
Analis politik dan penerbit Hisham Kassem mengatakan penundaan itu bisa merugikan partai-partai berhaluan Islam yang mendominasi pemerintah, termasuk sayap politik Ikhwanul Muslimin, dan mengurangi dukungan rakyat sambil masalah ekonomi dan keamanan bertambah. Namun ia mengatakan, situasi itu bisa dinetralkan oleh kekacauan dalam kelompok oposisi. “Kita sudah lihat kinerja buruk Ikhwanul Muslimin sebanding dengan kinerja buruk kelompok oposisi,” ujarnya.
Lawan-lawan Presiden Morsi terangkat minggu ini setelah pengadilan menggagalkan keputusannya untuk mencopot jaksa agung yang telah lama menjabat dan menggantinya dengan calonnya sendiri.
Pemecatan itu dilakukan berdasarkan kekuasaan Presiden Morsi November lalu, dan keputusan pengadilan itu memunculkan harapan keputusan-keputusan lain yang diambil berdasarkan kekuasaan itu mungkin juga bisa dikaji ulang pengadilan.
Sebagian oposisi mengatakan konstitusi yang dibentuk secara tergesa-gesa itu seharusnya juga bisa dikaji ulang.
Sementara perpecahan antara Presiden Morsi dan lawan-lawan politiknya mengakibatkan demonstrasi di jalan-jalan dalam bulan-bulan belakangan, Kassem optimistik bahwa kestabilan akan tercapai. Ia mengatakan, “Satu-satunya hal positif di sini adalah masih ada upaya dan landasan yang cukup untuk menghindari negara ini masuk ke dalam kancah perang saudara atau kekacauan.”
Apakah langkah itu akan cukup bisa merem kekerasan berkala dari kondisi lebih buruk sebelum pemilu bulan Oktober atau tidak, akan diamati seksama oleh IMF sambil perundingan mengenai dana talangan bagi negara itu terus berlangsung.
