Tindakan keras pemerintah Saudi dilakukan dengan membungkam para aktivis demokrasi dan pembela HAM dengan menangkap, mengadili dan mengintimidasi mereka. Menurut para reformis ini adalah salah satu tahun terburuk dalam pekerjaan mereka di negara Teluk sekutu Amerika yang kuat itu.
Penindasan itu mencerminkan masa sangat rapuh yang sedang dilalui negara produsen terbesar minyak dunia itu.
Kerajaan Saudi sedang memodernisasi ekonominya guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari minyak, menciptakan sektor swasta yang lebih beragam, dan membuka lowongan kerja bagi penduduk yang terus resah.
Untuk mengelola transisi tersebut, para aktivis mengatakan Arab Saudi memanipulasi kelas-kelas mayarakat, memainkan sentimen kesukuan serta memecah belah warga yang cenderung liberal dan para ulama Wahhabi ultra-konservatif yang biasanya mendukung keluarga kerajaan.
Guna mengarahkan arus transisi ini, Arab Saudi membungkam tuntutan untuk reformasi politik karena khawatir akan terjadi pergolakan seperti Kebangkitan Arab yang bisa menggoyahkan cengkeraman kekuasaan mereka.
Tahun ini, setidaknya sembilan tokoh reformasi terkemuka dijatuhi hukuman penjara panjang karena dituduh “tidak setia kepada raja.” Seorang pengacara HAM terkenal terpaksa meninggalkan negara itu karena takut ditangkap.
Salah satu organisasi HAM terkemuka di sana, yaitu HASEM telah ditutup. Sebuah UU keras anti-teror disahkan pemerintah, dan memasukkan hal-hal samar seperti “merusak reputasi negara” sebagai tindakan teroris.
Lebih dari 200 demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan di Buraydah di utara ibukota, Riyadh, karena menuntut pembebasan kerabat mereka yang dipenjara. Seorang laki-laki Saudi minggu ini divonis 30 tahun penjara karena memimpin demonstrasi oleh kaum Syiah yang minoritas dan mengeluh tentang diskriminasi.
Paling tidak lima perempuan ditahan selama beberapa jam karena melanggar larangan mengemudikan mobil, dan seorang penulis Saudi yang mendukung mereka ditahan selama hampir dua minggu.
Abdulaziz Alhussan, pengacara HAM yang lari ke Amerika, mengingatkan jika kerajaan Saudi tidak mengindahkan tuntutan reformasi maka hal itu bisa meningkat dan mengganggu stabilitas negara.
“Jika kita menunggu tujuh hingga 10 tahun lagi, kita akan berada dalam situasi yang lebih parah dari Mesir dan Suriah,” katanya kepada kantor berita AP.
Penindasan itu mencerminkan masa sangat rapuh yang sedang dilalui negara produsen terbesar minyak dunia itu.
Kerajaan Saudi sedang memodernisasi ekonominya guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari minyak, menciptakan sektor swasta yang lebih beragam, dan membuka lowongan kerja bagi penduduk yang terus resah.
Untuk mengelola transisi tersebut, para aktivis mengatakan Arab Saudi memanipulasi kelas-kelas mayarakat, memainkan sentimen kesukuan serta memecah belah warga yang cenderung liberal dan para ulama Wahhabi ultra-konservatif yang biasanya mendukung keluarga kerajaan.
Guna mengarahkan arus transisi ini, Arab Saudi membungkam tuntutan untuk reformasi politik karena khawatir akan terjadi pergolakan seperti Kebangkitan Arab yang bisa menggoyahkan cengkeraman kekuasaan mereka.
Tahun ini, setidaknya sembilan tokoh reformasi terkemuka dijatuhi hukuman penjara panjang karena dituduh “tidak setia kepada raja.” Seorang pengacara HAM terkenal terpaksa meninggalkan negara itu karena takut ditangkap.
Salah satu organisasi HAM terkemuka di sana, yaitu HASEM telah ditutup. Sebuah UU keras anti-teror disahkan pemerintah, dan memasukkan hal-hal samar seperti “merusak reputasi negara” sebagai tindakan teroris.
Lebih dari 200 demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan di Buraydah di utara ibukota, Riyadh, karena menuntut pembebasan kerabat mereka yang dipenjara. Seorang laki-laki Saudi minggu ini divonis 30 tahun penjara karena memimpin demonstrasi oleh kaum Syiah yang minoritas dan mengeluh tentang diskriminasi.
Paling tidak lima perempuan ditahan selama beberapa jam karena melanggar larangan mengemudikan mobil, dan seorang penulis Saudi yang mendukung mereka ditahan selama hampir dua minggu.
Abdulaziz Alhussan, pengacara HAM yang lari ke Amerika, mengingatkan jika kerajaan Saudi tidak mengindahkan tuntutan reformasi maka hal itu bisa meningkat dan mengganggu stabilitas negara.
“Jika kita menunggu tujuh hingga 10 tahun lagi, kita akan berada dalam situasi yang lebih parah dari Mesir dan Suriah,” katanya kepada kantor berita AP.
