Bagi para pengungsi Syiah Sampang di Rumah susun Puspa Argo, Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, hari Raya Idul Fitri justru menjadi kesedihan karena harus terpisah dengan keluarga dan teman di kampung halaman sejak 3 tahun terakhir.
Hari Raya Idul Fitri kali ini merupakan yang kedua bagi warga Syiah Sampang, yang dirayakan di rumah susun Puspa Argo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Nur Cholis, warga Syiah Sampang harus rela tidak pulang kampung dan merayakan hari raya dengan keterbatasan, akibat adanya larangan ijin pulang pada Hari Raya Idul Fitri kali ini dari pemerintah.
Iklil Almilal, pemimpin pengungsi Syiah Sampang, mengatakan larangan ijin pulang pada Idul Fitri atau Lebaran kali ini di dasari pada ketakutan pemerintah daerah terhadap ancaman keamanan bagi warga Syiah bila memaksakan diri untuk pulang.
Iklil Almilal menambahkan, kekhawatiran pemerintah tidak berdasar, karena beberapa kali warga pulang ke kampung halamannya tidak pernah menghadapi permasalahan. Iklil mengatakan bahwa warga kampungnya justru menginginkan para pengungsi kembali pulang, pasca rekonsiliasi yang diinisiasi oleh warga dan pengungsi sendiri.
Sementara itu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Andy Irfan Junaidi mengatakan, berlarutnya kasus ini tanpa solusi dan penyelesaian hingga memasuki tahun ketiga, merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan dan intoleransi.
Andy Irfan mengaku pesimis pemerintahan bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan Syiah Sampang, meski sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2013 lalu menjanjikan pemulangan dan pemulihan hak warga pengungsi Syiah Sampang yang menjadi korban konflik. Andy justru berharap terhadap pemerintahan yang baru nanti, dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
Iklil Almilal juga berharap terpilihnya presiden baru nanti dapat memulangkan warga Syiah Sampang, serta tidak lagi membiarkan adanya kekerasan dan intoleransi yang mengorbankan warga lain.
