Sudah beberapa bulan terakhir, Zakia dan nelayan lain di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan, harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Pasalnya, penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi pelabuhan Makassar baru atau Makassar New Port (MNP) merusak ekosistem sekitar tempat mereka biasa melaut. Akibatnya, hasil tangkapan pun menurun.
“Karena setiap nelayan keluar mencari ikan selalu tidak dapat karena airnya keruh dan gelombang (ombak) semakin membesar karena adanya pengerukan pasir oleh PT. (Royal) Boskalis,” ungkap Zakia dengan nada sedih.
Dia merujuk kepada PT Royal Boskalis, perusahaan asal Belanda yang disewa oleh PT Pelindo IV, untuk melakukan pengerukan di sekitar perairan Sangkarrang untuk Proyek Makassar New Port (MNP). Kawasan MNP seluas 1.428 hektare masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang dibangun secara bertahap hingga 2025 dengan nilai investasi diperkirakan 1,9 triliun rupiah.
Zakia tidak sendiri. Ada sekitar 1.456 keluarga nelayan di Pulau Kodingareng yang terletak sembilan mil dari lokasi proyek, yang kini tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan.
Air Laut Keruh
Merah Johansyah dari Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mengatakan kegiatan pengerukan pasir yang berlangsung sejak 13 Februari 2020 menyebabkan air laut menjadi keruh. Air laut yang keruh menyulitkan sebagian nelayan tradisional, yang mencari ikan dengan cara menyelam, untuk mendapatkan ikan karena terganggu jarak pandang.
“Bahkan dari kesaksian warga yang kita kumpulkan radius pencemarannya itu bisa mencapai tiga kilometer dari lokasi penambangan, dan menghancurkan juga terumbu karang yang menjadi rumah ikan dan biodiversitas lainnya,” kata Merah Johansyah dalam konferensi pers daring pada Jumat (24/7).
Menurut Merah, rata-rata 72 ribu kubik pasir laut dikeruk dari dasar laut untuk reklamasi proyek pembangunan pelabuhan itu. Organisasi lingkungan itu memperkirakan sudah 4,1 miliar meter kubik yang diambil dari dasar laut sejak 13 Februari 2020.
Selain membuat keruh air laut, pengerukan juga menyebabkan lantai laut makin dalam hingga mengakibatkan gelombang dan ombak makin tinggi. Akibatnya, kapal nelayan akan kesulitan saat melaut karena harus berhadapan dengan ombak yang lebih besar.
Para nelayan sudah berupaya mencari ikan di perairan yang lebih jauh, tetapi konsekuensinya biaya bahan bakar juga melonjak. Hasil tangkapan ikan yang minim dengan harga jual yang rendah semakin menyulitkan kondisi ekonomi keluarganya.
Meski warga sudah kerap memprotes, kata Zakia, pemerintah dan perusahaan tidak mendengarkan aspirasi mereka. “Kami meminta tolong kepada pemerintah untuk menghentikan penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis,” pinta Zakia.
Pendapatan Menurun, utang meningkat
Secara terpisah Muhammad Al Amin, direktur WALHI Sulawesi Selatan menjelaskan kepada VOA, Selasa (28/7), sebelum adanya tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan tersebut, rata-rata nelayan bisa menangkap 10-15 ikan tenggiri per hari. Bila satu ekor ikan tenggiri dihargai Rp 100 ribu, artinya nelayan dapat penghasilan Rp1 juta – Rp 1,5 juta/hari.
Menurunnya pendapatan nelayan juga berimbas kepada keluarga mereka.
Anak-anak di Pulau Kodingareng, misalnya, tidak bisa lagi mengumpulkan uang dari kegiatan membantu nelayan. Biasanya, anak-anak di pulau itu bisa mendapat uang tambahan untuk jajan atau menabung dengan membantu membawa ikan dari para nelayan ke pedagang pengumpul. Upah untuk mengantar ikan-ikan itu adalah Rp 5.000 per ekor atau Rp 3.000 per kilogram. Namun saat ini, mereka tidak pernah mendapat apa-apa karena nelayan pulang dengan tangan kosong.
Selain itu, kata Al Amin, banyak istri-istri nelayan yang terlibat utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan suami mereka anjlok.
“Tidak hanya itu, konflik rumah tangga juga sering terjadi karena para keluarga nelayan memiliki beban utang yang berlipat ganda,” jelas Al Amin yang dihubungi Selasa (28/7). Situasi itu berpotensi menimbulkan kemiskinan yang parah bagi keluarga nelayan tradisional.
VOA berupaya meminta keterangan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan PT Pelindo IV, tetapi tidak berhasil. Namun dalam keterangan tertulis pada Sabtu (25/7), manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir di wilayah itu terakomodasi dengan baik.
Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin menuturkan, selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak terhadap lingkungan sekitarnya, dalam pembangunan MNP. Misalnya memasang tirai pembatas untuk mengurangi kekeruhan air laut.
“Kami selalu berusaha memperkuat ekosistem laut dengan menggunakan material alam, di mana sistem konstruksi menjadi habitat baru bagi ikan-ikan yang ada,” ungkapnya dalam rilis yang dipublikasi di situs inaport4.co.id, Sabtu (25/7). [yl/ft]
