Perbincangan mengenai pergantian menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin ramai, terutama ditujukan untuk para menteri sektor ekonomi.
Menurut Budi Arie Setiadi dari Dewan Pemimpin Pusat Pro Joko Widodo atau DPP Projo, kondisi ekonomi Indonesia terus melemah sehingga saatnya presiden merombak susunan para menteri sektor ekonomi.
“Di sektor ekonomi kita parah sekali, sudah sampai tahap emergency call. Tantangan ekonomi ini benar-benar luar biasa tekanannya dari mulai melambatnya gerak ekonomi kita sampai pelemahan kurs dan lain-lain. Ini menyangkut suatu sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat vital, harus didorong terus supaya rakyat bekerja, ekonomi bergerak, sektor riil mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6).
"Dengan segala hormat, menteri-menteri ekonomi harus dirombak, karena apapun perwujudan janji-janji kampanye hanya bisa terlihat bilamana ekonomi bergerak."
Hal senada juga disampaikan Didi Irawadi Syamsudin dari DPP Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa beberapa kebijakan pemerintah selama tujuh bulan terakhir menyulitkan masyarakat.
“Tujuh bulan ini kita lihat situasi ekonomi mengkhawatirkan sekali. Beberapa kebijakan keliru dan tidak pro-rakyat. Contohnya ketika BBM di seluruh dunia menurun, kita naik sendiri. Akibatnya barang-barang naik lalu kemudian belakangan BBM agak turun tapi barang-barang nggak bisa turun lagi. Juga manajemen ekonomi ini kok bagaimana , dolar semakin tidak terkendali," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari lembaga survei Indo Barometer, M. Qodari mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tetap tinggi, namun kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menurun.
Kondidi tersebut menurutnya dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan terhadap peisiden sehingga presiden butuh sosok para menteri yang benar-benar sanggup menjalankan program yang ingin diselesaikannya.
“Mayoritas masyarakat sudah tidak puas. Artinya proporsi pemilih yang dulu mendukung Pak Jokowi itu sebagian sudah menyatakan protes karena kalau kita lihat tingkat keterpilihan Pak Jokowi kan di angka 53 persen. Tapi yang menarik adalah tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu masih relatif tinggi, terutama kepada lembaga kepresidenannya dibandingkan lembaga-lembaga lainnya," ujarnya.
Semula wacana perombakan susunan kabinet yang muncul beberapa waktu lalu mulai tidak terdengar, namun kembali ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo menyatakan sempat kecewa saat melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan dan melihat lambatnya birokrasi sistem ekspor-impor.
Presiden menilai kondisi tersebut menyebabkan harga barang-barang di Indonesia menjadi tinggi dan ia menegaskan tidak akan segan mengganti para pejabat terkait.
