Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perwira aktif TNI untuk mengisi jabatan di kementerian dan lembaga. Imparsial menilai jika usulan itu diakomodir dalam revisi UU TNI, maka akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik dwi fungsi ABRI di era Orde Baru.