Dolly dan Jarak Punya Waktu Sampai Idul Fitri

SURABAYA, JAWA TIMUR —  Pasca deklarasi alih fungsi wisma pelacuran dan alih profesi PSK (pekerja seks komersial) dan mucikari di lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni 2014, Pemerintah Kota Surabaya memberi waktu lima hari bagi para PSK dan mucikari di lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak untuk mengambil uang bantuan sosial dari pemerintah.

Pemerintah Kota Surabaya juga menegaskan akan menutup seluruh wisma prostitusi di lokalisasi Dolly dan Jarak setelah Hari Raya Idul Fitri.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta 1.000 lebih pekerja seks komersial (PSK) dan 300 lebih mucikari di kawasan Dolly dan Jarak, untuk menerima dana bantuan sosial agar mereka berhenti dari profesi lama dan beralih ke profesi yang lebih bermartabat.

Tawaran itu tidak akan diberikan lagi, apabila mereka tidak bersedia menerima dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah di kantor Koramil (Komando Rayon Militer) Sawahan dalam kurun waktu lima hari pasca deklarasi.
“Ini memang ada proses untuk pembayaran, uang pesangon untuk PSK (pekerja seks komersial) dan mucikari. Nah lima hari kita beri waktu, kalau mereka tidak ambil, maka saya akan menyerahkan uang itu ke pemerintah pusat, karena itu tidak boleh lebih (lama). Gini, kalau itu ada di bank, harus segera diambil supaya tidak menimbulkan bunga. Karena kalau itu menimbulkan bunga, kami salah secara administrasi,” jelas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini menegaskan sikapnya yang tetap melarang aktivitas prostitusi meski sebagian pemilik wisma, mucikari, pekerja seks komersial, serta sebagian warga di sekitar lokalisasi tetap menolak penutupan.

Risma menambahkan bahwa deklarasi alih fungsi dan alih profesi di lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak, merupakan pijakan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk membebaskan warga dan anak-anak dari dampak buruk adanya lokalisasi pelacuran didalam permukiman warga.

“Saya tidak pernah membuka, saya tidak pernah memberikan ijin, bagaimana saya membuat SK (surat keputusan penutupan). Itu larangan sudah ada di dalam Perda (peraturan daerah). Kalau saya menutup kapan saya membukanya, tidak pernah ada kita membuka itu (tempat prostitusi)," jelas Walikota Surabaya.

"Mereka semua melanggar, tidak ada ijin yang kita keluarkan. Jadi kalau kita, ya sesuai Perda IMB (ijin mendirikan bangunan), kemudian Perda Pariwisata, ijin pariwisata. Mereka gak ada semuanya yang pegang. Kemudian Perda Penggunaan Bangunan tidak boleh digunakan untuk lokalisasi. Kita menggunakan Perda yang sudah ada,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPR Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, hingga kini pihaknya belum pernah diajak bicara dengan Pemerintah Kota Surabaya, mengenai skenario penutupan dan rehabilitasi kawasan bekas lokalisasi pelacuran.

“Makanya kami minta, mana blue printnya, mana studi kelayakannya, nanti akan jadi seperti apa, dampaknya seperti apa itu harus diterangkan, bukan ke DPR saja, ke publik juga, sementara ini kan tidak pernah, wong DPR saja tidak pernah tahu,wong kita minta juga tidak pernah ada, kita undang juga tidak pernah hadir,” kata Baktiono, Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPR Kota Surabaya.

Menanggapai hal itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengutarakan telah memiliki desain pembangunan kembali kawasan Dolly dan Jarak, karena telah melakukannya pada empat lokalisasi pelacuran yang telah ditutup sebelumnya.

“Tetap dia (tempat itu) jadi perumahan, cuma kita membeli kan ada beberapa wisma-wisma itu ditawarkan ke Pemkot. Nanti kalau tempatnya luas kita buat taman, kita buat sentra PKL, nanti kalau tempatnya kecil kita buat untuk perpustakaan, broadband learning center, tetap gak ada yang berubah. Cuma kita angkat untuk men-generic kegiatan itu untuk menangkap produk-produk mereka, maka kita bangunkan fasilitas itu,” jelas Tri Rismaharini.

Pasca deklarasi penutupan, aktivitas di lokalisasi Dolly dan Jarak masih berjalan normal, meski beberapa orang yang menentang penutupan tetap bersiaga untuk menolak penutupan. Tri Rismaharini memastikan tidak akan melakukan tindakan penertiban terhadap wisma prostitusi yang masih beroperasi, hingga batas waktu setelah Hari raya Idul Fitri.

“Kemudian kan puasa, puasa mereka tutup, lalu lebaran. Nah dalam puasa itu atribut-atribut itu kita lepas, nah kemudian setelah lebaran tidak ada lagi (kegiatan prostitusi atau pelacuran), kita tutup sesuai hukum,” lanjutnya.