Para pemimpin nasional dan regional di Somalia hari Rabu (16/12) menyelesaikan perundingan selama tiga hari di ibukota Mogadishu mengenai cara terbaik untuk mengadakan pemilu tahun 2016.
Para pemimpin memutuskan untuk membubarkan pemerintah bulan September mendatang, tapi tidak melarang Presiden Hassan Sheikh Mohamud dan ke 275 anggota parlemen untuk mencalonkan diri kembali.
Para pemimpin itu juga memutuskan model pemilu berikutnya akan didasarkan pada gabungan proses distrik dan suku, sebuah kompromi yang muncul karena kawasan utama negara itu terpecah sehubungan pendelegasian pemilihan anggota parlemen kepada tetua suku atau wakil distrik.
Pemerintah pertama Somalia, setelah perang saudara yang berkepanjangan, dipilih oleh 135 pemimpin suku
Utusan PBB untuk Somalia, Nick Kayn mengatakan kepada para pemimpin Somalia bahwa kali ini proses itu harus ada “unsur pilihan”nya.
Nick Kayn mengatakan tidak boleh ada lagi penunjukkan anggota parlemen. Harus ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih kandidat pilihan yang akan membuat proses itu lebih dekat pada rakyat.
Presiden Mohamud mengatakan perjanjian yang dicapai di Mogadishu merupakan sebuah kompromi dimana masing-masing pihak mendapat sebagian dari yang diinginkan. “Saya ingin mengatakan kepada rakyat Somalia bahwa tidak ada pihak yang mendapat semua yang mereka inginkan” kata Presiden Mohamud. “Juga, tidak seorangpun harus khawatir kalau apa yang mereka inginkan tidak terpenuhi atau tidak disertakan”.
Ia mengatakan para pemimpin itu akan bertemu lagi di kota Kismayo tanggal 10 Januari untuk menyelesaikan isu-isu terakhir. [my/jm]
