Tibet saat ini tengah sekarat dan akan "mati perlahan" di bawah pemerintahan China, ungkap kepala organisasi yang berpusat di India, yang dikenal sebagai pemerintah Tibet di pengasingan, dalam pidato pertama di Kongres AS pada Selasa (28/3).
Sebagian aktivis Tibet menyesalkan apa yang mereka lihat sebagai fokus yang memudar pada dugaan pelanggaran di Tibet, di tengah meningkatnya kekhawatiran di Washington dan negara Barat lainnya tentang perluasan militer China, tekanan terhadap Taiwan yang demokratis, tindakan keras di Hong Kong dan kelompok minoritas di wilayah Xinjiang, China.
"Jika RRC (Republik Rakyat China) tidak membalikkan atau mengubah kebijakannya saat ini, warga Tibet dan Tibet pasti akan mati dengan perlahan," ujar Penpa Tsering, yang dikenal sebagai Sikyong atau pemimpin politik dari Pemerintahan Pusat Tibet, dalam keterangannya melalui video pada sidang dengan Komite Eksekutif Kongres tentang Masalah China, sebuah badan independen di pemerintahan AS yang mengawasi hak asasi manusia dan perkembangan hukum di China.
Sikyong berperan pada 2012 setelah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet yang kini berusia 87 tahun, melepaskan otoritas politik demi sebuah organisasi yang dapat bertahan lebih lama dibanding dirinya.
Sumber dari kongres mengatakan, itu adalah pidato pertama oleh Sikyong di depan kongres, yang kemungkinan akan membuat marah Beijing.
Beijing telah menuduh Dalai Lama mengobarkan separatisme di Tibet, dan tidak mengakui Pemerintah Pusat Tibet atau CTA (Central Tibetan Administration) yang mewakili sekitar 100.000 orang Tibet yang berada di pengasingan yang tinggal di sekitar 30 negara termasuk India, Nepal, Kanada, dan Amerika Serikat.
China memerintah wilayah barat Tibet yang terpencil sejak 1951, setelah pasukan militernya bergerak masuk dan mengambil kendali wilayah tersebut dalam apa yang disebut sebagai "pembebasan damai". China membantah telah melakukan kesalahan di Tibet dan mengatakan campur tangannya mengakhiri "perbudakan feodal yang terbelakang" yang terjadi di wilayah itu.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Uzra Zeya mengatakan dalam sidang itu, China terus "melancarkan kampanye penindasan yang berupaya untuk secara paksa men-Chinakan" 6 juta warga Tibet di negara itu dan menghapus warisan agama, budaya, dan bahasa Tibet. [ps/jm]
Forum