Tautan-tautan Akses

Pemilihan Presiden Sri Lanka Diikuti Rekor 39 Calon Presiden


Presiden Ranil Wickremesinghe memberi isyarat setibanya di Komisi Pemilihan Umum di Rajagiriya untuk menyerahkan berkas pencalonannya dalam pemilihan presiden mendatang, yang dijadwalkan pada 21 September, di Kolombo, Sri Lanka, 15 Agustus 2024. (Dinuka Liyanawatte/REUTERS)
Presiden Ranil Wickremesinghe memberi isyarat setibanya di Komisi Pemilihan Umum di Rajagiriya untuk menyerahkan berkas pencalonannya dalam pemilihan presiden mendatang, yang dijadwalkan pada 21 September, di Kolombo, Sri Lanka, 15 Agustus 2024. (Dinuka Liyanawatte/REUTERS)

Komisi pemilihan umum Sri Lanka, Kamis (15/8) menerima jumlah pendaftaran yang mencapai rekor, yaitu 39 kandidat untuk mengikuti pemilihan presiden bulan depan. Pemenang pemilu akan menentukan arah reformasi keuangan negara itu agar bisa bertahan melalui krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Komisi pemilu menerima 39 pendaftar yang kesemuanya diterima, kata ketua komisi R.M.A.L. Rathnayake dalam pengumuman. Lebih dari 17 juta orang memenuhi syarat untuk memberikan suara pada pemilu yang digelar 21 September nanti. Dari jumlah kandidat tersebut, sebanyak 35 di antaranya sudah pernah mengikuti pilpres pada 2019.

Pemilu itu dinilai sebagai sebuah referendum terhadap reformasi ekonomi yang sulit, yang digagas oleh Presiden Ranil Wickremesinghe yang sedang menjabat.
Reformasi yang dilakukannya telah meningkatkan sejumlah angka perekonomian yang penting, akan tetapi dampaknya belum banyak dirasakan oleh masyarakat biasa.

Sri Lanka berada di tengah-tengah program reformasi keuangan dan restrukturisasi utang kritis di bawah program dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF).

Utang yang tidak berkelanjutan, krisis neraca pembayaran yang parah, dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa, dan desakan pemerintah untuk membelanjakan cadangan devisa yang langka untuk menopang mata uang negara, rupee, telah menyebabkan kelangkaan mata uang asing dan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, obat-obatan, gas untuk memasak dan pangan pada tahun 2022.

Krisis ekonomi dan kelangkaan kebutuhan pokok yang diakibatkannya telah memicu kerusuhan, yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa saat itu meninggalkan Sri Lanka dan kemudian mengundurkan diri. Parlemen kemudian memilih Wickremesinghe sebagai presiden untuk mengisi sisa masa jabatan Rajapaksa.

Wickremesinghe mengikuti pemilihan umum dan menggalang dukungan untuk agenda ekonominya, dengan menjanjikan pertumbuhan pesat dengan target ambisius akan menjadikan Sri Lanka sebuah negara maju pada peringatan seratus tahun kemerdekannya pada tahun 2048.

“Hidup bisa terasa sulit bagi sebagian orang,” kata Wickremesinghe, pada Kamis, di luar kantor komisi pemilihan umum di Kolombo.

“Kita haris menstabilkan ekonomi. Yang ingin kami katakana adalah mari kita lanjutkan dan selesaikan pekerjaan ini. Itulah sebabnya saya meminta dukungan Anda,” tambahnya.

Pemimpin Kekuatan Rakyat Nasional (NPP) dan kandidat presiden Anura Kumara Dissanayake melambaikan tangan setibanya di kantor Komisi Pemilihan Umum sebelum mengajukan surat pencalonannya untuk pemilihan presiden mendatang, di Kolombo pada 15 Agustus 2024. (Ishara S. KODIKARA/AFP)
Pemimpin Kekuatan Rakyat Nasional (NPP) dan kandidat presiden Anura Kumara Dissanayake melambaikan tangan setibanya di kantor Komisi Pemilihan Umum sebelum mengajukan surat pencalonannya untuk pemilihan presiden mendatang, di Kolombo pada 15 Agustus 2024. (Ishara S. KODIKARA/AFP)

Pesaing utama Wickremesinghe termasuk pemimpin oposisi Sajith Premadasa dan Anura Dissanayake, pemimpin partai politik berhaluan kiri yang mendapatkan popularitas di antara orang-orang yang menyalahkan partai-partai tradisional atas bencana ekonomi saat ini.

Wickremesinghe sebelumnya kalah dalam pilpres tahun 1999 dan 2005, sementara Premadasa dan Dissanayake kalah pada pilpres 2019. Kandidat terkemuka lainnya adalah Namal Rajapaksa, putra mantan Presiden Mahinda Rajapaksa sekaligus keponakan Presiden Gotabaya Rajapaksa yang disingkirkan.

Pencalonannya akan menunjukkan seberapa besar dukungan yang masih tersisa bagi dinasti Rajapaksa yang sebelumnya berkuasa, setelah jatuh dari tampuk kekuasaan akibat krisis ekonomi.

Keluarga Rajapaksa telah menonjol dalam politik Sri Lanka sejak negara itu menjadi sebuah negara demokrasi, usai memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Kepemimpinan Mahinda Rajapaksa dalam mengakhiri perang saudara selama 26 tahun selama masa jabatan kepresidenannya tahun 2005-2015 membawa keluarganya ke puncak popularitas. [rd/jm]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG