Pihak yang melangsungkan referendum di Krimea mengatakan 95 persen pemilih mendukung pemisahan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Data ini diumumkan Minggu (16/3) malam setelah separuh suara referendum dihitung. Jumlah warga Krimea yang ikut serta dalam referendum itu diperkirakan antara 75 persen – 80 persen.
Referendum itu dilangsungkan sewaktu pemimpin Krimea yang pro-Rusia – Sergei Aksynov – mengumumkan bahwa hari Senin pemerintahnya akan secara resmi menyampaikan permohonan untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Perdana Menteri Sementara Ukraina Arseniy Yansenyuk yang berbicara di sebuah rapat kabinet darurat di ibukota Kyiv menyebut referendum di Krimea yang didukung Rusia sebagai “sirkus” yang dilakukan di bawah todongan senjata Rusia. Ia berbicara sementara ribuan tentara Rusia yang bersenjata lengkap berpatroli di kota-kota utama di Krimea. sewaktu para pemilih menyampaikan suara dalam referendum.
Beberapa saat setelah TPS-TPS ditutup. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menolak referendum tersebut. Gedung Putih mengatakan masyarakat internasional tidak akan mengakui hasil referendum yang dilakukan di bawah ancaman kekerasan dan intimidasi intervensi militer Rusia yang melanggar hukum internasional.
Pernyataan itu menambahkan seharusnya tidak ada keputusan yang diambil tentang masa depan Ukraina tanpa pemerintah nasional Ukraina. Gedung Putih menyatakan pemilu presiden yang direncanakan tanggal 25 Mei mendatang akan memberi kesempatan sah bagi seluruh warga Ukraina untuk menyampaikan suara mereka tentang masa depan negara itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Krimea Sergey Aksyonov mengatakan hasil sementara referendum hari Minggu (menunjukkan bahwa sekitar 93 persen pemilih ingin berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Jumlah warga Krimea yang mengikuti referendum hari Minggu diperkirakan mencapai 75 persen, sewaktu TPS-TPS ditutup menandai berakhirnya referendum di Ukraina bagian timur, untuk menentukan apakah akan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia atau tidak.
Amerika, Uni Eropa dan Dewan Eropa hari Minggu telah mengeluarkan pernyataan, menyebut referendum itu ilegal dan tidak sah, serta memperingatkan bahwa hasil referendum itu tidak akan diakui secara internasional.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu sepakat untuk mendorong reformasi konstitusi Ukraina bagi pembagian kekuasaan dan desentralisasi sebagai solusi terhadap krisis politik itu.
Dalam pembicaraan melalui telepon hari Minggu, Kerry mengatakan kepada Lavrov bahwa Amerika tidak akan mengakui referendum tersebut.
Kantor berita Reuters melaporkan Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatsenyuk bersumpah akan melacak siapa pun yang mendukung separatism di Krimea. Ia mengatakan Ukraina akan menemukan seluruh jaringan pemimpin separatis yang berupaya menghancurkan kemerdekaan Ukraina.
Menteri Pertahanan Sementara Ukraina Ihor Tenyukh mengatakan kepada wartawan bahwa kementerian pertahanan Ukraina dan Rusia setuju melakukan gencatan senjata di Krimea hingga tanggal 21 Maret.
Ihor Tenyukh menambahkan sebuah perjanjian telah dicapai dengan armada Laut Hitam Rusia yang bertempat di Krimea, bahwa tidak ada langkah yang akan diambil terhadap fasilitas militer Ukraina selama masa gencatan senjata tersebut. Ia menambahkan beberapa pangkalan militer Ukriana kini sedang mengisi kembali pasokan mereka.
Sebelumnya Kanselir Jerman Angela Merkel melalui telepon telah mengusulkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperluas misi Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa OSCE di Ukraina sesegera mungkin.
Mayoritas etnis di Krimea adalah Rusia. Rusia mengatakan pihaknya berhak melindungi kepentingannya di Krimea.
Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Sabtu mengatakan pasukan Rusia telah menguasai desa Strilkove yang terletak di perbatasan Krimea. Belum ada laporan tentang tembakan senjata, tetapi kementerian itu mengatakan pengambilalihan itu adalah “invasi” dan menuntut tentara Rusia untuk meninggalkan desa itu. Penjaga-penjaga perbatasan Ukraina mengatakan pihak Rusia menguasai sebuah stasiun pengisian bahan bakar di kota itu.
Referendum itu dilangsungkan sewaktu pemimpin Krimea yang pro-Rusia – Sergei Aksynov – mengumumkan bahwa hari Senin pemerintahnya akan secara resmi menyampaikan permohonan untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Perdana Menteri Sementara Ukraina Arseniy Yansenyuk yang berbicara di sebuah rapat kabinet darurat di ibukota Kyiv menyebut referendum di Krimea yang didukung Rusia sebagai “sirkus” yang dilakukan di bawah todongan senjata Rusia. Ia berbicara sementara ribuan tentara Rusia yang bersenjata lengkap berpatroli di kota-kota utama di Krimea. sewaktu para pemilih menyampaikan suara dalam referendum.
Beberapa saat setelah TPS-TPS ditutup. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menolak referendum tersebut. Gedung Putih mengatakan masyarakat internasional tidak akan mengakui hasil referendum yang dilakukan di bawah ancaman kekerasan dan intimidasi intervensi militer Rusia yang melanggar hukum internasional.
Pernyataan itu menambahkan seharusnya tidak ada keputusan yang diambil tentang masa depan Ukraina tanpa pemerintah nasional Ukraina. Gedung Putih menyatakan pemilu presiden yang direncanakan tanggal 25 Mei mendatang akan memberi kesempatan sah bagi seluruh warga Ukraina untuk menyampaikan suara mereka tentang masa depan negara itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Krimea Sergey Aksyonov mengatakan hasil sementara referendum hari Minggu (menunjukkan bahwa sekitar 93 persen pemilih ingin berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Jumlah warga Krimea yang mengikuti referendum hari Minggu diperkirakan mencapai 75 persen, sewaktu TPS-TPS ditutup menandai berakhirnya referendum di Ukraina bagian timur, untuk menentukan apakah akan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia atau tidak.
Amerika, Uni Eropa dan Dewan Eropa hari Minggu telah mengeluarkan pernyataan, menyebut referendum itu ilegal dan tidak sah, serta memperingatkan bahwa hasil referendum itu tidak akan diakui secara internasional.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu sepakat untuk mendorong reformasi konstitusi Ukraina bagi pembagian kekuasaan dan desentralisasi sebagai solusi terhadap krisis politik itu.
Dalam pembicaraan melalui telepon hari Minggu, Kerry mengatakan kepada Lavrov bahwa Amerika tidak akan mengakui referendum tersebut.
Kantor berita Reuters melaporkan Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatsenyuk bersumpah akan melacak siapa pun yang mendukung separatism di Krimea. Ia mengatakan Ukraina akan menemukan seluruh jaringan pemimpin separatis yang berupaya menghancurkan kemerdekaan Ukraina.
Menteri Pertahanan Sementara Ukraina Ihor Tenyukh mengatakan kepada wartawan bahwa kementerian pertahanan Ukraina dan Rusia setuju melakukan gencatan senjata di Krimea hingga tanggal 21 Maret.
Ihor Tenyukh menambahkan sebuah perjanjian telah dicapai dengan armada Laut Hitam Rusia yang bertempat di Krimea, bahwa tidak ada langkah yang akan diambil terhadap fasilitas militer Ukraina selama masa gencatan senjata tersebut. Ia menambahkan beberapa pangkalan militer Ukriana kini sedang mengisi kembali pasokan mereka.
Sebelumnya Kanselir Jerman Angela Merkel melalui telepon telah mengusulkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperluas misi Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa OSCE di Ukraina sesegera mungkin.
Mayoritas etnis di Krimea adalah Rusia. Rusia mengatakan pihaknya berhak melindungi kepentingannya di Krimea.
Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Sabtu mengatakan pasukan Rusia telah menguasai desa Strilkove yang terletak di perbatasan Krimea. Belum ada laporan tentang tembakan senjata, tetapi kementerian itu mengatakan pengambilalihan itu adalah “invasi” dan menuntut tentara Rusia untuk meninggalkan desa itu. Penjaga-penjaga perbatasan Ukraina mengatakan pihak Rusia menguasai sebuah stasiun pengisian bahan bakar di kota itu.
