Tautan-tautan Akses

Pemerintahan Trump Pangkas Durasi Perlindungan Deportasi bagi 521.000 Warga Haiti 


Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem berbicara dengan sejumlah reporter di Gedung Putih, Washington, pada 29 Januari 2025. (Foto: AP/Alex Brandon)
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem berbicara dengan sejumlah reporter di Gedung Putih, Washington, pada 29 Januari 2025. (Foto: AP/Alex Brandon)

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem pada Kamis (20/2) memangkas durasi perlindungan deportasi dan izin kerja bagi 521.000 warga Haiti yang tercakup dalam program Status Perlindungan Sementara (TPS) sehingga akan berakhir pada bulan Agustus, kata seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Keputusan tersebut membatalkan langkah pemerintahan Biden tahun lalu untuk memperpanjang perlindungan hingga Februari 2026, kata juru bicara tersebut, dengan mengatakan perpanjangan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Presiden Donald Trump, yang berasal dari Partai Republik, mencoba untuk mengakhiri sebagian besar pendaftaran dalam program TPS selama masa jabatan kepresidenannya tahun 2017-2021 tetapi diblokir oleh pengadilan federal. Noem awal bulan ini mencabut perpanjangan TPS era Biden untuk sekitar 600.000 warga Venezuela dan mengakhiri status tersebut bagi setengah dari mereka, yang perlindungan dan aksesnya terhadap izin kerja berakhir pada bulan April.

Trump mengklaim dalam debat pada September 2024 dengan capres Partai Demokrat Kamala Harris bahwa imigran Haiti di Springfield, Ohio, memakan hewan peliharaan, yang memicu ketakutan akan pembalasan di antara warga Haiti di kota itu. Trump mengatakan sebulan kemudian bahwa jika terpilih, ia akan mencabut TPS untuk warga Haiti dan mendeportasi mereka.

Noem kini perlu memutuskan apakah akan mengakhiri status untuk warga Haiti.

“Presiden Trump dan saya mengembalikan TPS ke status aslinya: sementara,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Data PBB yang diterbitkan pada bulan Januari menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang, lebih dari setengahnya anak-anak, saat ini mengungsi di Haiti di mana kekerasan geng terus berlanjut meskipun tahun lalu dikerahkan misi keamanan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Haiti tidak memiliki perwakilan terpilih sejak 2023 dan belum menyelenggarakan pemilihan umum sejak 2016. Ibu kota negara itu hampir seluruhnya dikuasai oleh geng-geng bersenjata, dan para pemimpin mengatakan keamanan harus terlebih dahulu diciptakan untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang bebas dan adil. [lt/jm]

Forum

XS
SM
MD
LG