Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada Senin (3/2) mengumumkan bahwa pemerintah Trump membuka penyelidikan baru terhadap tuduhan antisemitisme di lima universitas AS, termasuk Columbia University dan University of California, Berkeley.
Langkah tersebut adalah bagian dari janji Presiden Donald Trump untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap antisemitisme di kampus dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden, yang menyelesaikan sejumlah kasus dengan universitas di minggu-minggu terakhir masa jabatannya. Keputusan tersebut muncul pada hari yang sama ketika Departemen Kehakiman mengumumkan sebuah gugus tugas baru untuk membasmi antisemitisme di sejumlah kampus.
Dalam sebuah perintah yang ditandatangani minggu lalu, Trump menyerukan tindakan agresif untuk melawan bias anti-Yahudi di sejumlah kampus, termasuk mendeportasi mahasiswa asing yang berpartisipasi dalam demonstrasi pro-Palestina.
Bersama dengan Columbia dan Berkeley, Departemen Pendidikan AS kini sedang menyelidiki kasus di University of Minnesota, Northwestern University dan Portland State. Kasus-kasus tersebut dibuka dengan menggunakan wewenang departemen itu untuk melakukan tinjauan hak-hak sipilnya sendiri, tidak seperti kebanyakan investigasi lainnya, yang berawal dari pengaduan.
Permintaan komentar yang diajukan Associated Press tidak dijawab oleh kelima universitas tersebut.
Kritik terhadap Pemerintahan Biden
Pernyataan dari Departemen Pendidikan AS itu mengkritik perguruan tinggi karena menoleransi antisemitisme pasca serangan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023 dan gelombang demonstrasi pro-Palestina setelahnya. Pernyataan itu juga mengkritik pemerintahan Biden karena menegosiasikan resolusi “tak bertaji” yang gagal membuat sekolah bertanggung jawab.
“Saat ini, Departemen Pendidikan AS memberikan peringatan kepada universitas, perguruan tinggi, dan sekolah K-12 (dari tingkat taman kanak-kanak hingga kelas tigas SMA), bahwa pemerintahan ini tidak akan mendiamkan ketidakpedulian institusional terhadap kesejahteraan mahasiswa Yahudi di kampus-kampus Amerika,” ungkap Craig Trainor, penjabat wakil menteri pendidikan untuk urusan hak-hak sipil.
Departemen Pendidikan AS tidak memberikan rincian tentang penyelidikan tersebut atau bagaimana mereka memutuskan sekolah mana yang menjadi sasaran.
Presiden Columbia University dan Northwestern University termasuk di antara mereka yang dipanggil untuk memberikan kesaksian di Gedung Capitol tahun lalu ketika Partai Republik mencari pertanggungjawaban atas tuduhan antisemitisme yang muncul di tengah protes terhadap serangan Israel ke Gaza. Rapat dengar pendapat itu berakhir dengan pengunduran diri beberapa rektor universitas, termasuk Minouche Shafik dari Columbia University.
Laporan anggota Partai Republik di DPR pada Oktober lalu menuduh Columbia University telah gagal menghukum mahasiswa pro-Palestina yang mengambil alih gedung kampus, dan menyebut negosiasi Northwestern University dengan mahasiswa-mahasiswa pengunjuk rasa sebagai “penyerahan diri yang luar biasa.”
Anggota DPR dari Partai Republik Tim Wahlberg memuji penyelidikan baru tersebut. Walberg, yang sekaligus merupakan Ketua Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja di DPR, mengatakan dia "senang bahwa kita akhirnya memiliki pemerintahan yang mengambil tindakan untuk melindungi siswa Yahudi."
Perintah Trump itu juga menyerukan peninjauan penuh atas keluhan antisemitisme yang diajukan ke Departemen Pendidikan sejak 7 Oktober 2023, termasuk kasus-kasus yang tertunda dan telah diselesaikan oleh pemerintahan Biden.
Perintah ini mendorong Departemen Kehakiman untuk mengambil tindakan guna menegakkan hukum hak-hak sipil.
Perintah minggu lalu itu menuai reaksi keras dari kelompok-kelompok hak-hak sipil yang mengatakan perintah tersebut melanggar hak-hak Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara.
Gugus tugas baru yang diumumkan pada hari Senin (3/2) itu mencakup Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
“Departemen Pendidikan mengambil tanggung jawab serius untuk memberantas kebencian ini di mana pun ia ditemukan,” kata Leo Terrell, Asisten Jaksa Agung untuk Hak-hak Sipil. “Gugus Tugas untuk Memerangi antisemitisme adalah langkah pertama guna mewujudkan komitmen baru Presiden Trump untuk mengakhiri antisemitisme di sekolah-sekolah kita.” [em/rs]
Forum