Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa industri kelapa sawit telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu kehadiran industri kelapa sawit berkontribusi penuh dalam meraih target Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDGs) 2030.
Hal ini disampaikan Luhut ketika membuka "Seminar Nasional Keberlanjutan untuk Semua: Menuju Peta Jalan SDGs di Indonesia", Senin (20/8) di Grand Hyatt, Jakarta, yang diselenggarakan oleh UN Enviroment, Fasilitas Pembiayaan Pertanahan Tropis (TLFF) dan Kemenko bidang Kemaritiman.
Sektor ini juga disebut Luhut berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dimana banyak jutaan lapangan kerja tercipta dari industri kelapa sawit itu. Meski Begitu Luhut mengatakan industri kelapa sawit di Indonesia mengalami banyak tantangan, salah satunya penerapan tarif hingga kampanye hitam di Eropa.
"Supaya kita juga jangan dikenain macam macam aturan itu seperti tariff barrier seperti itu kan menyangkut masalah poverty juga yah, SDGs nomor satu jadi ya mereka harus sadar bahwa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai di-banned atau di passing out di Eropa," jelas Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut menjelaskan diplomasi yang dilakukan Indonesia di Eropa mengenai kelapa sawit itu, menghasilkan keputusan yang cukup menggembirakan dengan ditundanya penghapusan kelapa sawit dan minyak nabati untuk bahan bakar biodiesel di 2030 mendatang.
Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa PBB dan Fasilitas Pembiayaan Pertanahan Tropis (TLFF) UN Enviroment menyatakan dukungannya untuk pemberdayaan petani sawit di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir mengatakan prinsip dari SDGs tersebut adalah sama dengan salah satu sila kedua pancasila yaitu keadilan sosial. Di mana pemerintah ingin SDGs ini merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, seperti elemen masyarakat, pemerintah, parlemen, akademisi dan juga media agar pembangunan berkelanjutan ini bisa merata dari Sabang sampai Merauke.
Namun Fachir pun menekankan dalam melaksanakan itu semua, menurutnya selain ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga senantiasa untuk tetap menjaga lingkungan.
"Jadi mau tidak mau, ini seperti yang saya sebutkan, bahwa ini kan di satu sisi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga kesinambungannya melalui environment, jadi jadi dua sisi ini mau tidak mau harus saling mengisi. Nah, karena itu kita berharap ini bisa dinikmati oleh semua makanya keadilan sosial itu adalah bagian dari pelaksanaan SDGs ini salah satu bagian dari prinsip pancasila yaitu keadilan sosial, di mana semua akan merasakan pembangunan," jelas Wamenlu RI, AM Fachrir. [gi/ab]
