Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kepada wartawan menyatakan bahwa pemerintah akan mengkampanyekan penggunaan kondom di tempat-tempat berisiko tinggi seperti lokalisasi, panti pijat dan tempat pariwisata.
Ia menambahkan bahwa sasaran kampanye ini adalah pekerja seks komersial.
Data Kementerian Kesehatan menemukan bahwa tidak ada satu pun pelabuhan dan terminal di negara ini yang bebas dari pelacuran.
Menurut Nafsiah, tanpa adanya terobosan dalam satu dekade mendatang maka angka orang baru yang terinfeksi HIV/AIDS akan mencapai jumlah yang cukup besar.
“Tanpa ada peningkatan program dan terobosan maka pada tahun 2025 akan ada 1.817000 orang terinfeksi HIV/AIDS. Namun kalau kita melaksanakan strategi dan rencana aksi nasional 2010-2014, termasuk penggunaan kondom pada seks berisiko dan pendidikan yang komprehensif pada remaja, Insya Allah pada 2015 kita bisa menurunkan kejadian infeksi baru,” ujar Nafsiah.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengedepankan upaya pengenalan penyebab HIV/AIDS, proses infeksi dan bagaimana mencegahnya kepada para remaja, agar mereka tidak melakukan hubungan seks berisiko.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Kemal Siregar menyatakan di Indonesia, hampir tidak ada provinsi yang dinyatakan bebas dari HIV dan AIDS.
Orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia kebanyakan terinfeksi melalui hubungan seksual dan penggunaan narkoba suntik. Lima puluh persen dari mereka berada pada kelompok usia 20 sampai 29 tahun.
“Percepatannya meningkat cepat sekali, epideminya meningkat terus. Yang kita inginkan peningkatan itu jangan sampai begitu tinggi jadi epidemi HIV harus terkendala sehingga prevalensinya tidak boleh lebih dari 0,5 persen,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia Adang Bachtiar mengatakan kurangnya dana yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS juga merupakan salah satu penyebab terus terjadinya peningkatan jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia.
“Kontribusi nasional untuk program tersebut mestinya makin meningkat setiap tahun. Eskalasi anggaran nasional tidak terjadi sehingga ketergantungan pada pihak asing masih terjadi,” kata Adang.
Ia menambahkan bahwa untuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia, 70 persen berasal dari bantuan asing dan 40 persen dari pemerintah.
Ia menambahkan bahwa sasaran kampanye ini adalah pekerja seks komersial.
Data Kementerian Kesehatan menemukan bahwa tidak ada satu pun pelabuhan dan terminal di negara ini yang bebas dari pelacuran.
Menurut Nafsiah, tanpa adanya terobosan dalam satu dekade mendatang maka angka orang baru yang terinfeksi HIV/AIDS akan mencapai jumlah yang cukup besar.
“Tanpa ada peningkatan program dan terobosan maka pada tahun 2025 akan ada 1.817000 orang terinfeksi HIV/AIDS. Namun kalau kita melaksanakan strategi dan rencana aksi nasional 2010-2014, termasuk penggunaan kondom pada seks berisiko dan pendidikan yang komprehensif pada remaja, Insya Allah pada 2015 kita bisa menurunkan kejadian infeksi baru,” ujar Nafsiah.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengedepankan upaya pengenalan penyebab HIV/AIDS, proses infeksi dan bagaimana mencegahnya kepada para remaja, agar mereka tidak melakukan hubungan seks berisiko.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Kemal Siregar menyatakan di Indonesia, hampir tidak ada provinsi yang dinyatakan bebas dari HIV dan AIDS.
Orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia kebanyakan terinfeksi melalui hubungan seksual dan penggunaan narkoba suntik. Lima puluh persen dari mereka berada pada kelompok usia 20 sampai 29 tahun.
“Percepatannya meningkat cepat sekali, epideminya meningkat terus. Yang kita inginkan peningkatan itu jangan sampai begitu tinggi jadi epidemi HIV harus terkendala sehingga prevalensinya tidak boleh lebih dari 0,5 persen,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia Adang Bachtiar mengatakan kurangnya dana yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS juga merupakan salah satu penyebab terus terjadinya peningkatan jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia.
“Kontribusi nasional untuk program tersebut mestinya makin meningkat setiap tahun. Eskalasi anggaran nasional tidak terjadi sehingga ketergantungan pada pihak asing masih terjadi,” kata Adang.
Ia menambahkan bahwa untuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia, 70 persen berasal dari bantuan asing dan 40 persen dari pemerintah.
