WASHINGTON —
Departemen Kehakiman secara diam-diam telah mengambil rekaman telepon selama dua bulan dari para wartawan dan editor Associated Press (AP), dalam apa yang oleh para eksekutif kantor berita tersebut “penyusupan yang masif dan tak pernah terjadi sebelumnya” terhadap operasi pengumpulan berita.
Rekaman-rekaman yang diambil Departemen Kehakiman mencakup panggilan telepon keluar untuk pekerjaan dan nomor-nomor telepon pribadi dari masing-masing reporter, untuk nomor telepon kantor AP di New York, Washington dan Hartford, negara bagian Connecticut, dan nomor untuk AP di ruang pers Dewan Perwakilan Rakyat, menurut pengacara AP, Senin (13/5).
Secara keseluruhan, pemerintah menyita rekaman-rekaman untuk lebih dari 20 saluran telepon terpisah yang dimiliki AP dan para jurnalisnya selama April dan Mei 2012. Tidak diketahui berapa jumlah jurnalis yang menggunakan saluran telepon tersebut, namun lebih dari 100 jurnalis bekerja di kantor-kantor di mana rekaman telepon ditarget, mengenai beragam berita mengenai pemerintah dan isu-isu lainnya.
Kepala Eksekutif AP Gary Pruitt, dalam surat yang diunggah ke dalam laman kantor berita tersebut, mengatakan AP mendapat informasi tersebut Jumat lalu.
“Tidak ada justifikasi terhadap tindakan pengumpulan komunikasi telepon kantor Associated Press dan para wartawannya seperti itu,” ujarnya dalam surat yang diajukan pada Jaksa Agung Eric Holder.
Tidak jelas mengapa pemerintah tidak terbuka mengenai alasan pengambilan tersebut. Namun AP menyatakan bahwa para pejabat pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa Kantor Kejaksaan di District Columbia sedang mengadakan penyelidikan pidana mengenai informasi yang terkandung dalam berita AP tertanggal 7 Mei 2012 mengenai operasi CIA di Yemen yang menggagalkan rencana al-Qaida untuk meledakkan sebuah bom di pesawat udara yang mengarah ke Amerika Serikat.
Lima reporter dan seorang editor terlibat dalam berita ini termasuk di antara mereka yang nomor teleponnya dimiliki pemerintah, menurut AP.
Kantor Kejaksaan District Columbia, yang memberitahu AP mengenai penyitaan tersebut, mengeluarkan pernyataan Senin bahwa mereka “hati-hati dan konsultatif” ketika berhadapan dengan isu-isu seputar kebebasan pers. (AP/Reuters)
Rekaman-rekaman yang diambil Departemen Kehakiman mencakup panggilan telepon keluar untuk pekerjaan dan nomor-nomor telepon pribadi dari masing-masing reporter, untuk nomor telepon kantor AP di New York, Washington dan Hartford, negara bagian Connecticut, dan nomor untuk AP di ruang pers Dewan Perwakilan Rakyat, menurut pengacara AP, Senin (13/5).
Secara keseluruhan, pemerintah menyita rekaman-rekaman untuk lebih dari 20 saluran telepon terpisah yang dimiliki AP dan para jurnalisnya selama April dan Mei 2012. Tidak diketahui berapa jumlah jurnalis yang menggunakan saluran telepon tersebut, namun lebih dari 100 jurnalis bekerja di kantor-kantor di mana rekaman telepon ditarget, mengenai beragam berita mengenai pemerintah dan isu-isu lainnya.
Kepala Eksekutif AP Gary Pruitt, dalam surat yang diunggah ke dalam laman kantor berita tersebut, mengatakan AP mendapat informasi tersebut Jumat lalu.
“Tidak ada justifikasi terhadap tindakan pengumpulan komunikasi telepon kantor Associated Press dan para wartawannya seperti itu,” ujarnya dalam surat yang diajukan pada Jaksa Agung Eric Holder.
Tidak jelas mengapa pemerintah tidak terbuka mengenai alasan pengambilan tersebut. Namun AP menyatakan bahwa para pejabat pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa Kantor Kejaksaan di District Columbia sedang mengadakan penyelidikan pidana mengenai informasi yang terkandung dalam berita AP tertanggal 7 Mei 2012 mengenai operasi CIA di Yemen yang menggagalkan rencana al-Qaida untuk meledakkan sebuah bom di pesawat udara yang mengarah ke Amerika Serikat.
Lima reporter dan seorang editor terlibat dalam berita ini termasuk di antara mereka yang nomor teleponnya dimiliki pemerintah, menurut AP.
Kantor Kejaksaan District Columbia, yang memberitahu AP mengenai penyitaan tersebut, mengeluarkan pernyataan Senin bahwa mereka “hati-hati dan konsultatif” ketika berhadapan dengan isu-isu seputar kebebasan pers. (AP/Reuters)
