Dialog sektoral merupakan suatu forum atau pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten, baik dari Jakarta maupun Papua. Dialog ini penting dilakukan untuk membahas suatu sektor atau bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan serta sejumlah isu lainnya, terlebih mengingat kerumitan masalah di Papua.
Menurut tokoh Papua Peter Neles Tebay, rakyat Papua belum dilibatkan secara penuh dalam pembahasan program pembangunan sehingga mereka kurang memahami kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya dan belum sepenuhnya menyadari kontribusi apa yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu ia menilai dalam dialog nanti, semua pemangku kepentingan secara bersama-sama harus bersedia mengidentifikasi masalah, melihat kebutuhan yang perlu dipenuhi, menyepakati solusi yang tepat, membuat perencanaan, dan menetapkan target-target jangka pendek hingga jangka panjang. Apa pun yang diputuskan dalam dialog sektoral merupakan keputusan bersama.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Frida Kelasin kepada VOA menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya dialog sektoral untuk Papua ini mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mulai membuka diri dan memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi di Papua yang harus diselesaikan dan dikomunikasikan secara baik.
Menurut Frida, semua pihak yang rencananya terlibat dalam dialog tersebut harus menempatkan persoalan Papua secara baik sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan.
"Dialog itu ada sesuatu yang sangat manusiawi.dialog tidak membunuh siapapun.Dialog itu menempatkan manusia sebagai derajat manusia untuk membahas apa yang menjadi persoalan. Dari sejumlah masalah, kita mulai dari persoalan yang bisa kedua belah pihak duduk bersama. Kalau kita mulai dari yang keras, ingat kalau di Papua itu M(merdeka) harga mati, nah NKRI harga mati. Kita cari yang bukan harga mati tetapi harga hidup, kedua belah pihak bisa duduk bersama. Pendidikan menurut saya aspek yang lunak tetapi mendasar. Bahwa aspek pendidikan di Papua juga masalah," ungkapnya.
Lebih lanjut Frida mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang kerap dilakukan dilakukan aparat supaya masyarakat Papua bisa percaya dengan pemerintah.
Membangun Papua damai tambahnya membutuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati di antara semua pemangku dan hal ini dapat terbentuk melalui dialog yang inklusif, partisipasi dan komprehensif.
Frida juga menyarankan agar pemerintah juga melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam dialog tersebut meski dalam dialog sektoral ini belum membicarakan persoalan politik.
"Harus dibicarakan dengan pihak yang paling bersalah. Harus berani dengan pihak yang sangat kontra. Kalau mau dialog, kalo mau dialog dengan posisi yang seperti ini, harus dilihat kedua belah pihak punya keinginan baik. Kalau pemerintah menganggap dialog yang berkaitan dengan politik, kita mulailah dengan dialog yang bisa membuat kita duduk dan dialog," tambahnya.
Deputi V dari Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan bahwa gagasan dialog sektoral ini mengemuka setelah sejumlah tokoh agama dan adat Papua ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pertengahan Agustus lalu.
Dalam pertemuan tersebut tambahnya, para tokoh Papua mengangkat pentingnya dialog sektoral demi kemajuan dan pembangunan Papua. Menurutnya presiden Jokowi sangat berkomitmen menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Terkait waktu pelaksanaan dialog sektoral tersebut, dia hanya menjawab secepatnya.
Jaleswari mengatakan, "Bahkan secara pararel kita membuka ruang, dialog sektor soal kesehatan,pendidikan, infrastruktur dan lain-lain itu tetap dibicarakan secara pararel dengan HAM bisa."
Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Aisah Putri Budiatri mengatakan urgensi pendekatan dialogis penting dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan serta penyelesaian persoalan Papua. Dialog tambahnya juga akan memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. [fw/em]
